Suara.com - Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Baswalu) untuk memberi atensi dan tindak lanjut atas kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia. Jika tidak, maka DPP PPP akan meminta hal ini sebagai bagian yang termasuk dibongkar di hak angket pekan ini.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy lewat akun Instagram pribadinya @romahurmuziy dilihat Suara.com, Senin (4/3/2024).
Menurut pria yang akrab disapa Romy, pola kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak wajar dan tidak masuk akal.
Beberapa lembaga survei, lanjut Romy, menilai bahwa kenaikan suara PSI tidak wajar. Karena berdasarkan perhitungan, ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang menunjukkan suara PSI mencapai 50 persen.
“Kalau ini tidak dikoreksi, DPP PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini! Saya mohon atensi @kpu_ri dan @bawasluri secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!” tulis Romahurmuziy dikutip Senin.
Romy mengatakan, suara PSI yang dipimpin anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, mendapat 3 persen atau 2.291.882 suara saat pengumpulan data 540.231 TPS dari total 823.236 TPS (65,62 persen). Pada saat bersamaan, suara PPP 3.037.760 atau 3,97 persen.
Kenaikan tersebut dinilai tidak wajar, karena PSI memperoleh 19.000 suara dari 110 TPS dalam waktu dua jam, berarti rata-rata 173 suara per TPS.
Mantan Ketua Umum PPP ini menegaskan bahwa jumlah suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75 persen. Adapun suara sah setiap TPS hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77 persen di 110 TPS.
Hal tersebut menurut Romy tidak masuk akal. Dia pun meminta KPU dan Bawaslu tidak menutup mata atas penyimpangan itu.
Baca Juga: Santuy, Jokowi Ogah Pusing Masalah Ganjar Ngotot Gulirkan Hak Angket: Itu Urusan DPR
“Mohon atensi KPU dan Bawaslu, operasi apa ini? Meminjam Bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi "sayang anak" lagi?” tulisnya.
Pembelaan PSI
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI, Grace Natalie, mengaku tak mau soal melejitnya suara partainya dalam real count KPU Pemilu 2024 dijadikan bahan giringan opini macam-macam.
Ia menegaskan, adanya penambahan suara PSI kekinian dianggap sebuah hal yang wajar.
"Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace dalam keterangan pers, Sabtu (2/3/2024).
Grace pun meminta semua pihak bisa bersikap adil dan proporsional dalam menilai. Ia tak mau justru muncuk opini yang menyesatkan publik.
"Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi pada partai-partai lain.
Ia mengambil contoh hitung cepat versi lembaga survei Indikator Indonesia atas PKB yang hasilnya 10,65 persen tapi berdasarkan rekapitulasi KPU mencapai 11,56 persen atau ada penambahan 0,91 persen.
Contoh lain, kata dia, adalah suara Partai Gelora yang berdasarkan quick count 0,88 persen, sementara rekapitulasi KPU 1,44 persen alias selisih 0,55 persen.
Atas dasar itu, ia pun mengaku heran mengapa PSI justru yang menjadi sasaran untuk dipertanyakan.
"Kenapa yang disorot hanya PSI? Bukankan kenaikan dan juga penurunan terjadi di partai-partai lain? Dan itu wajar karena penghitungan suara masih berlangsung,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Santuy, Jokowi Ogah Pusing Masalah Ganjar Ngotot Gulirkan Hak Angket: Itu Urusan DPR
-
Suara PSI Mendadak Tembus 3 Persen di Pemilu 2024, Jokowi Angkat Tangan
-
Dedi Mulyadi Bongkar Kelemahan Gus Miftah: Emang Berani Duakan Ning Astuti?
-
Sentil Meroketnya Suara Salah Satu Parpol, Ahmad Sahroni: Saya Mau Donk Tambahin Suaranya di Pileg
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah