Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), menilai, masyarakat tengah mengalami krisis kepercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.
Guna menghapus krisis kepercayaan tersebut, Formappi mendesak KPU untuk bisa membuktikan terkait suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tiba-tiba melejit di hasil real count sementara Pemilu 2024.
Baca Juga:
Persaingan PDIP di Dapil Neraka Jakarta: Suara Once Mekel Tackel Eriko hingga Masinton
Siti Atikoh Ungkap Omongan Ganjar soal Urusan Ranjang yang Membuatnya Makin Cinta
Bukan Ridwan Kamil, Gus Miftah Sebut Sosok Ini Kandidat Terkuat Jadi Gubernur Jabar, Ini Alasannya
Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan, di tengah suara PSI yang tiba-tiba melejit menimbulkan dugaan adanya kecurangan hingga soal penggelembungan suara.
Namun, KPU justru hanya menjawab normatif.
"Itu dia, untuk percaya KPU sekarang itu butuh waktu juga dan tenaga tersendiri. Karena kita tahu lembaga ini juga dalam kepercayaan yang turun naik belakangan ini," kata Lucius ditemui di kantornya, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).
Baca Juga: Bantah Ada Penggelembungan Suara PSI, KPU Tegaskan Rekapitulasi Belum Selesai
"Karena itu kita tidak otomatis langsung percaya pada yang disampaikan KPU sampai kita lihat langsung dengan nyata dan jelas bukti C1 hasil yang jadi alat akhirnya membuat suara PSI bisa naik seperti itu. Baru kita percaya," sambungnya.
Ia mengatakan, belakangan ini KPU rajin membuat klarifikasi. Akan tetapi, upaya KPU itu tidak bisa membuat puas bahwa dugaan-dugaan kecurangan itu keliru.
"Jadi KPU sendiri tingkat kepercayaan tidak bagus bagusnya sehingga kerja mereka butuh upaya yang luar biasa dari KPU meyakinkan publik," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, di tengah krisis kepercayaan terhadap KPU terjadi, diharapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa turun tangan. Terlebih menelisik soal suara PSI yang tiba-tiba melejit.
"Bukti pengawasan kita sehingga angka angka itu kemudian bisa kita percaya sebagai angka yang rill dari lapangan. Dari suara manusia bukan suara hantu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Gandeng Roy Suryo, Bareskrim Tetap Tolak Laporan TPDI Soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
-
Formappi Tak Yakin Hak Angket Pemilu Bergulir di Paripurna DPR: Kalau Sidang Sepi Kita Berarti di Prank!
-
Catatan Kritis Formappi: DPR Malas Kerja, Tak Berbuat Apa-apa Terjadi Kecurangan di Pemilu 2024
-
Diungkap Warganet! Suara PSI di Sirekap Lebih Banyak dari Model C Hasil di 66 TPS
-
Suara PSI Mendadak Ngacir, PKB Minta KPU Tak Alergi Gelar Hitung Ulang
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan