Suara.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi alias Awiek menyampaikan bahwa pihaknya belum tentu ikut menggulirkan hak angket mengenai kecurangan Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan meski rekan partai politiknya di Koalisi Pendukung Ganjar-Mahfud MD, yakni PDIP sudah mempunyai sikap resmi menggulirkan hak tersebut.
"Belum tentu (ikut PDIP), karena PPP memiliki sikap sendiri, dan belum tentu juga menolak. Dan belum tentu juga setuju kan," kata Awiek di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Ia menegaskan bahwa PPP hingga kini belum bersikap soal pengguliran hak angket mengenai kecurangan Pemilu 2024.
Menurutnya, PPP juga sikapnya tak tergantung fraksi lain.
"Itu kan masih belum bersikap. Jadi PPP tidak tergantung oleh fraksi yang lain. Itu garis bawahi itu," tuturnya.
Lebih lanjut, Awiek mengatakan, hingga kekinian juga Plt Ketua Umum DPP PPP M Mardiono belum memberikan arahan. Menurutnya, semua masih harus fokus terhadap rekapitulasi Pemilu 2024.
"Nggak belum ada. Nggak ada. Arahannya sampai sekarang kawal rekapitulasi berjenjang, karena itu lah nyawa PPP di situ," katanya.
Diminta Bungkam
Baca Juga: Jadi Kunci, PKB Sebut Hak Angket Kecurangan Pemilu Harus Didukung PDIP
Sebelumnya, Ketua Bappilu DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengungkapkan, agar sementara waktu diminta tidak berkomentar soal pengguliran hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.
Menurut Sandiaga, hal itu sebagaimana keputusan Plt Ketua Umum DPP PPP M Mardiono dalam rapat terakhir bersama jajaran pimpinan partai lainnya.
"Kita diminta tidak memberikan komentar, nanti takut menjadi deviasi atau mispersepsi," kata Sandiaga ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Dalam rapat itu juga, kata Sandiaga, semua kader diminta menyerahkan soal keputusan terkait hak angket kepada Plt Ketua Umum PPP Mardiono.
"Ya sepengatahuan saya di rapat terakhir yang dipimpin oleh Pak Plt Ketum bahwa diminta kepada semua kader menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP itu kepada pimpinan kepada Plt Ketum yang akan menyampaikan," ungkapnya.
Namun, ia mengatakan, pihaknya juga masih fokus terhadap rekapitulasi perolehan suara PPP di Pemilu 2024 yang meski sudah meraih 4 persen tapi masih rentan turun.
"Tapi yang seingat saya yg diharapkan adalah bahwa PPP ini harus lolos dulu untuk 4 persen dan untuk perbaikan pemilu ke depan, proses demokrasi dan lain sebagainya itu akan ditentukan di tahapan" selanjutnya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya
-
BEM UBK Ultimatum Gibran 5x24 Jam: Penuhi Tuntutan atau Aksi Berjilid-jilid
-
BGN Mendadak Setop MBG Selama Libur Sekolah, Seluruh Dapur Bakal Diaudit
-
Periksa Pejabat ESDM, KPK Usut Produksi Metrik Ton Batu Bara hingga Setoran PNBP dalam Kasus Kukar
-
Komnas HAM Desak Sanksi SPPG Terbukti Sebabkan Keracunan MBG