Suara.com - Terjadi hal menarik saat kedua massa pendemo yang berbeda sama-sama berunjuk rasa jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 yang digelar di gedung KPU RI, hari ini. Kehadiran massa tandingan yang pro pemerintah itu memantik reaksi para pendemo tolak pemilu curang.
Mulanya, massa tolak Pemilu curang belum banyak berdatangan. Mereka juga hanya menggunakan pengeras suara tanpa mobil komando untuk bersalawat.
Tiba-tiba, dari seberang barrier beton terdengar suara massa kubu lain yang dianggap tandingan oleh massa tolak pemilu curang. Massa langsung reaksioner melihat keberadaan kelompok lain yang juga berdemo di depan gedung KPU RI.
Salah satu pendemo tolak pemilu curang tampak memamerkan uang Rp100 ribu sembari mengejek massa tandingan yang posisinya dipisahkan oleh aparat kepolisian dengan barrier.
“Woi bayaran lo, nih duit bakal makan. Udah pulang sana,” kata salah seorang pengunjuk rasa di depan KPU, Rabu (20/3/2024).
Jalan Imam Bonjol di depan kantor KPU RI ditutup aparat kepolisian lantaran ada aksi demonstrasi bersamaan dengan pengumuman hasil Pemilu 2024, hari ini.
Massa pendemo tersebut kompak menolak hasil emilu 2024 lantaran menganggap adanya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Pantauan Suara.com di lokasi, di depan kantor KPU RI telah diblokade dengan menggunakan barrier beton yang juga dilapisi kawat berduri.
Jalan Imam Bonjol yang dari Taman Suropati menuju arah KPU telah disterilkan oleh aparat kepoliisian dengan menggunakan barrier plastik yang diikat dengan tambang plastik.
Baca Juga: PDIP: Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Siap Meluncur!
Sementara itu, Jalan Hos Cokroaminoto yang dari arah Kuningan menuju Menteng maupun sebaliknya masih dapat dilintasi kendaraan.
Satu per satu peserta aksi mulai memadati depan gedung KPU. Mereka juga kompak menyerukan takbir untuk membakar semangat.
"Allahu Akbar," pekik massa aksi.
Meski belum terjadi penutupan arus secara menyeluruh, namun arus lalu lintas di Jalan Hos Cokroaminoto sudah mulai padat akibat pengendara memperlambat laju kendaraannya.
Pengumuman Hasil Pemilu Dijaga Ribuan Aparat
Terkait pengumuman hasil Pemilu 2024 akan dijaga ketat oleh sebanyak 4.376 personel dari Polda Metro Jaya.
Berita Terkait
-
PDIP: Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Siap Meluncur!
-
Dalih Tunggu Ini, Jokowi Ogah Komentar Banyak Jelang KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024
-
Jalan Imam Bonjol Ditutup! Massa Tolak Pemilu Curang Mulai Kepung KPU Jelang Umumkan Pemenang Pilpres
-
Jaga Ketat Pengumuman Hasil Pemilu 2024, 4.376 Aparat Bersiaga di KPU, DPR hingga Bawaslu RI
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
Terkini
-
Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Pensiunan JICT: Pelaku Panik saat Kepergok Mencuri
-
Bupati Rejang Lebong Diduga Terima Suap Ijon Rp980 Juta untuk Kebutuhan Lebaran
-
143 Juta Orang Diprediksi Mudik Lebaran 2026, Jateng Jadi Tujuan Utama
-
Polemik Permintaan THR Pengurus RW di Kalideres: Cuma Ikut Tradisi!
-
Tol Jogja-Solo Ruas Purwomartani-Prambanan Siap Fungsional untuk Mudik 2026, Dibuka 16 Maret
-
DPR Dorong Penguatan Baharkam Polri, Fungsi Pencegahan Kejahatan Harus Diperkuat
-
Proyek LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Rampung Agustus 2026
-
Praperadilan Ditolak, Kubu Yaqut Sebut Hakim Hanya Menyoroti Alat Bukti
-
Zionis Kiamat! Warga Israel Kocar Kacir Dihujani Rudal
-
Perjanjian Dagang RIAS Digugat ke PTUN, DPR Dikritik Tak Kritis Jalankan Fungsi Pengawasan