Siapa Pendiri PPP? Partai Lawas yang Gagal Lolos ke Senayan

Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk kali pertama dalam sejarah berdirinya gagal lolos ke Senayan. Dalam rapat pleno KPU RI pada malam ini, Rabu (20/3) PPP tidak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.

Selain PPP, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan 8 partai lain peserta Pemilu 2024 juga tidak lolos ke parlemen. PPP dari hasil rapat pleno KPU malam ini hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878.777 atau 3,87 persen.

Tidak lolosnya PPP ke Senayan di Pemilu 2024 cukup mengejutkan sejumlah pihak. Hal ini lantaran PPP bukan partai baru seperti PSI. PPP merupakan partai lawas yang sudah berdiri sejak 5 Juni 1973.

Baca juga:

• Resmi! PSI, PPP, Perindo dan 7 Partai Lainnya Tidak Lolos ke DPR RI

PPP sendiri terbentuk setelah empat partai berbasis Islam melebur, keempat partai itu adalah Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI).

Di awal berdiri sebagai partai, PPP pertama kali dipimpin oleh Mohammad Syafa'at Mintaredja, mantan Mensos di era Orde Baru. Berdirinya PPP sendiri tak lepas dari kebijakan Soeharto sebagai Presiden di era 1970-an.

Jelang Pemilu 1973, Soeharto menginginkan penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Soeharto ingin agar partai politik dikurangi menjadi dua atau tiga saja dan partai-partai tersebut dikelompokkan berdasarkan programnya.

Baca juga:

• PPP Gagal ke Senayan, Sandiaga Uno Panen Cibiran: Blunder Terbesar Dukung Ganjar

Lantas siapa sosok pendiri PPP? Berikut usalan soal sosok pendiri Partai Persatuan Pembangunan.

Baca Juga: Tak Lolos ke Senayan, PPP Siap Layangkan Gugatan ke MK: Data Internal Kami Sudah Lewati 4 Persen

Ialah Buya Haji Rusli Halil menjadi sosok pendiri PPP. Buya Rusli sebelumnya merupakan ketum PERTI periode 1966 hingga 1985. Di era Orba, Buya Rusli sempat menjadi anggota MPR periode 1971–1977.

Pria kelahiran Solok, Sumatera Barat ini juga sempat tercatat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada periode 1973 hingga 1978. Yang menarik, sebelum menjadi politikus, Buya Rusli pernah berprofesi sebagai seorang jurnalis.

Tak main-main Buya Rusli tercatat sebagai seorang wartawan perang di era perang kemerdekaan Indonesia. Satu tahun setelah Indonesia merdeka, Buya Rusli menjadi anggota PB Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau.

Ia juga sempat mengemban tugas sebagai Wakil Ketua PB Gerakan Kebudayaan Indonesia pada 1947. Tahun 1957, Buya Rusli pernah bekerja di Fa Bassir Hasan & Co di Jakarta sebagai seorang direktur impor.

Di tahun yang sama, nama Buya Rusli juga termasuk pendiri dan presiden komisaris Bank Persatuan Nasional--cikal bakal Bank Danamon. Jabatan itu diemban oleh Buya Rusli sampai 1971.

Dari latar belakang pendidikan, Buya Rusli merupakan alumnus Universitas Nasional Fakultas Ekonimi dan Politik tahun 1953.