Yunarto Wijaya Disidang Soal Hasil Survei Berbeda: Dia Mengorbankan Kepercayaan Publik

Suara.com - Lembaga survei Charta Politika sempat membuat heboh dunia survei mensurvei saat merilis hasil survei terkait elektabilitas capres-cawapres pada November 2023 lalu.

Saat itu Charta Politika merilis hasil survei yang berbeda jauh dengan sejumlah lembaga survei lain dalam hal elektabilitas capres-cawapres.

Ketika lembaga survei seperti Indikator, Poltracking dan LSI menempatkan paslon Prabowo-Gibran berada di urutan pertama, Charta Politika justru menaruh paslon 03 Ganjar-Mahfud di tempat teratas.

Gara-gara hal itu, Direktur Eksekutir Charta Politika Yunarto Wijaya sampai disidang oleh Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

"Dia (Yunarto Wijaya) sempat dipanggil dan dijejer dengan hasil lembaga survei lain," ujar Hasan Nasbi, founder Cyrus Network dikutip dari Youtube Helmy Yahya Bicara.

Menurut Hasan Nasbi, saat itu Yunarto beralasan banyak melakukan pergantian daerah target karena ada penolakan sehingga hasilnya berbeda dari lembaga survei lain.

"Sebenarnya kalau itu banyak kejadian seperti itu bisa dipahami kenapa hasil berbeda tapi ada problem lain pollster lain tidak mengalami hal itu dia bahkan di level kabupaten/kota ditolak, ga bisa masuk, alasannya sehingga dia melakukan pergantian daerah target," kata Hasan Nasbi.

Menurut Hasan, mengganti daerah target terlalu banyak bisa merubah hasil survei karena bukan pasangan randomnya, bukan pasangan acaknya. Jadi bisa hasilnya berbeda.

"Jadi menurut saya, asosiasi beranggapan bahwa ini bukan by intention. Dan dijejer itu sebetulnya sanksi moral kenapa berbeda karena kita buka semua. Tapi kan akhirnya bikin quick count hasilnya sama," kata Hasan.

Baca Juga: Otto Sebut Gugatan Kubu Anies-Ganjar Penggiringan Opini: Rakyat Cinta Prabowo-Gibran!

Helmy Yahya mengaku kaget ketika mengetahui adanya perbedaan hasil Charta Politika dibanding lembaga survei lain. "Semua kaget. Saya pribadi kaget," kata Helmy Yahya.

"Dan itu pasti dia mengorbankan banyak hal. Termasuk kepercayaan publik," imbuh Hasan Nasbi.