Bukan Hanya Menteri, MK Juga Diminta Panggil Jokowi dalam Sengketa Pilpres 2024

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) diminta tidak hanya memanggil menteri tapi juga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Akademisi dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, MK perlu memanggil Jokowi untuk menjawab tudingan terkait dengan cawe-cawe presiden di Pilpres 2024.

"Apa yang disampaikan pemohon 01 dan 03 bahwa penjahat terbesar dalam kekacauan pemilu ini adalah presiden Republik Indonesia, " katanya dalam video yang diunggah akun X Abraham Samad, dilihat Selasa (2/4/2024).

"Dan itu terbukti tidak hanya dalam film dirty votes saja, semua membuktikan bahwa presiden terlibat cawe-cawe, bahwa presiden sendiri mengakui bahwa dia cawe cawe," sambungnya.

Feri mengatakan karena tuduhan itu banyak dialamatkan kepada presiden, maka MK harus memintanya untuk datang sebagai saksi.

"Tidak sekedar mau membongkar dia itu mau cawe-cawe. Sebagai Warga Negara Indonesia, Presiden Joko Widodo berhak untuk membela dirinya," ungkapnya.

Feri menambahkan Jokowi bila dipanggil MK mesti datang menjelaskan dalam sidang tersebut.

"Dia perlu datang, kecuali dia tidak sanggup menerima kenyataan kalau orang tahu dialah pelaku kecurangan terbesar," jelasnya.

"Kalau Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan saudara presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir itu wajib untuk hadir," katanya.

Diketahui, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.

Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan caon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud yang mengajukan permohonan sengketa ke MK.

Kemudian, tim hukum pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke MK sebagai pihak terkait pada dua perkara tersebut.