Suara.com - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengusulkan kegiatan ektrakurikuler pramuka tetap diwajibkan untuk diikuti oleh murid jenjang SD dan SMP.
"Menurut saya masih perlu untuk SD dan SMP. Baru pada level jenjang berikutnya yang saya kira cukup sebagai opsi pilihan bukan sebagai kewajiban," kata Huda kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
Baca Juga:
Kemdikbud: Ekskul Pramuka Hak Semua Murid di Sekolah, Bukan Kewajiban
Huda menuturkan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sudah menjelaskan bahwa ekskul pramuka bersifat pilihan.
Hal itu disampaikan Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR.
"Tadi dijelaskan oleh Mas Menteri karena menurut Undang-Undang juga Pramuka itu kesukarelawanan, kenapa harus diwajibkan?" ucap Huda.
Usulan Huda mewajibkan pramuka untuk bagi murud SD dan SMP karena menurutnya, muatan ekskul tersebut masih belum tergantikan dengan kegiatan lain.
"Saya merasa Pramuka yang hari ini belum bisa tergantikan sebagai paket lengkap untuk mendidik anak terkait dengan cinta Tanah Air, kedisiplinan, kebersamaan, kepemimpinan. Saya kira paket komplet di Pramuka itu," tutur Huda.
Baca Juga: Bosnya 'Babak Belur' Dikritik DPR, Saham Timah (TINS) Kebakaran Pagi Ini
Baca Juga:
Nada Bicara Nadiem Meninggi Saat Jelaskan Pramuka Tetap Ekskul Wajib di Sekolah
Oleh sebab itu, Huda memandang pemerintah masih harus mewajibkan murid SD dan SMP untuk mengikuti pramuka.
"Memberi pilihan pada orang tua siswa kepada siswa itu belum waktunya. Jadi kami-kami pada posisi, saya pada posisi tetap mewajibkan ekstrakulikuler pramuka," jelas Huda.
Penjelasan Nadiem
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah rumor yang menyebut ekskul pramuka dihapus di sekolah.
Berita Terkait
-
Kemdikbud: Ekskul Pramuka Hak Semua Murid di Sekolah, Bukan Kewajiban
-
Nada Bicara Nadiem Meninggi Saat Jelaskan Pramuka Tetap Ekskul Wajib di Sekolah
-
Nadiem Usul Posisi Guru Bahasa Daerah Dibuka untuk CPNS, Terpisah dengan Guru Seni Budaya
-
Sindir Nadiem Makarim, Krishna Murti Sebut Tukang Ojol Perlu Belajar Pramuka
-
Bosnya 'Babak Belur' Dikritik DPR, Saham Timah (TINS) Kebakaran Pagi Ini
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Ada Upaya 'Jurang Pemisah' Prabowo-Gibran? Gerindra Buka Suara Soal Isu Suap BEM UBK
-
Tak Berhenti di 13 Orang! Polisi Beri Sinyal Tersangka Baru di Kasus Daycare Little Aresha
-
Cari Keadilan, Arief Pramuhanto Bakal Ajukan PK ke Mahkamah Agung
-
Penertiban Aset GBK, Marinus Gea Minta Pemerintah Buktikan Manfaatnya Bagi Negara
-
KPK Serahkan Rp153,6 Miliar Hasil Rampasan Korupsi Eks Dirut Taspen
-
Demo Mahasiswa di Patung Kuda Memanas, Orator Teriak Minta Massa dan Polisi Mundur
-
Kawal Sidang Nikita Mirzani, Rieke Diah Pitaloka Cium Aroma 'Paket Kilat' Putusan Kasasi MA
-
Safari Politik DPR untuk Revisi UU Pemilu Bergulir, Putusan MK dan Ambang Batas Disorot
-
Siap-siap! KPK akan Lelang Barang Mewah Eks Wamenaker Noel, Ada Ducati Hingga Mobil BAIC
-
DPR Usul Motor Listrik Korupsi BGN Dihibahkan ke Guru Honorer: Biar Jadi Gesture Positif