Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin tak mempersoalkan rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto yang ingin menambah pos kementerian jadi 40. Ia menilai setiap presiden memiliki pertimbangan masing-masing untuk menentukan jumlah kabinet.
Maruf mengatakan untuk pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi, penentuan jumlah 34 pos menteri dianggap paling ideal untuk saat ini. Namun, ia tak menutup kemungkinan di masa depan nanti ketika Prabowo memimpin, perlu ada penambahan pos kementerian.
"Tentu saja sekarang ini kan 34 bentuk ideal, dalam rangka kita kajian waktu itu sudah cukup. Tapi bisa saja (pemerintahan mendatang) lebih dari pada itu, kalau ada keperluan mungkin bisa lebih dari itu," ujar Maruf di Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).
Meski nantinya ada penambahan pos kementerian, Maruf berpesan kepada Prabowo agar menempatkan profesional duduk di kursi menteri. Namun, hal ini bukan berarti Prabowo tak boleh menunjuk politisi.
"Saya kira pasti tentu harus diisi oleh profesional. Cuma profesional itu bisa merepresentasikan partai politik, bisa juga yang lainnya tergantung nanti negosiasi-negosiasinya," ucapnya.
Meskipun yang ditunjuk adalah politisi, Prabowo tidak boleh asal pilih. Politisi yang diangkat harus mengerti dan paham dengan pos menteri yang akan diisi.
"Tapi profesionalnya iya. Profesional politisi maupun profesional non politisi, apa dari ormas atau profesional murni," tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintahan Prabowo-Gibran diisukan akan menambah nomenklatur Kementerian menjadi 40. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut hal itu justru baik.
"Jadi kita nggak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
Baca Juga: Ramai Pesan Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic ke Kabinet, Apa Sih Ciri-cirinya?
Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar pasti memiliki tantangan yang besar pula. Hal itu dinilainya wajar jika dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mengumpulkan banyak orang.
"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
Terkini
-
Plus Minus Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa Restu DPR, Solusi Anti Utang Budi atau Sama Saja?
-
Polisi Buka Peluang Tersangka Baru dalam Tragedi Kebakaran Ruko Terra Drone
-
Puslabfor 'Bongkar' Ulang TKP Kebakaran, Buru Bukti Jerat Bos Terra Drone
-
Korban Tewas Bencana di Agam Tembus 192 Orang, 72 Masih Hilang
-
Lonjakan Pemilih Muda dan Deepfake Jadi Tantangan Pemilu 2029: Siapkah Indonesia Menghadapinya?
-
MKMK Tegaskan Arsul Sani Tak Terbukti Palsukan Ijazah Doktoral
-
Polisi Kembali Lakukan Olah TKP Terra Drone, Apa yang Dicari Puslabfor?
-
MyFundAction Gelar Dapur Umum di Tapsel, Prabowo Janji Rehabilitasi Total Dampak Banjir Sumut
-
Ikuti Arahan Kiai Sepuh, PBNU Disebut Bakal Islah Demi Akhiri Konflik Internal
-
Serangan Kilat di Kalibata: Matel Diseret dan Dikeroyok, Pelaku Menghilang dalam Sekejap!