Suara.com - Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian, Sukim Supandi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan kawan-kawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/5/2024).
Dalam kesaksiannya, Sukim mengungkap, dirinya menolak saat diminta untuk melunasi biaya perjalanan umroh SYL dan keluarga sebesar Rp1,7 miliar.
Awalnya Hakim bertanya, apakah Sukim pernah dipanggil oleh mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono--yang juga salah satu terdakwa dalam perkara ini. Sukim menjawab pernah dipangil Kasdi.
Disebutnya pemanggilan itu terkait dengam pelunasan kegiatan perjalanan kerja ke Arab Saudi pada 2022, namun masih terdapat pembayaran yang belum dilunaskan, sehingga diminta untuk dibayar pada 2023.
Dalam perjalanan tersebut, juga termasuk kegiatan ibadah umroh SYL dan keluarganya. Pembayaran yang belum dilunasi mencapai Rp1,7 miliar.
Kasim mengaku mendapat perintah untuk melunasinya setelah mendapat pesan WhatsApp dari Kasdi soal perintah untuk pelunasan biaya umroh tersebut. Pesan yang dikirimkan Kasdi, merupakan pesan yang dikirimkan SYL.
"Waktu itu yang mulia, saya mendapat WA dari Pak Kasdi, WA itu dari Pak Menteri (SYL) diteruskan ke saya," kata Kasim.
"Apa bunyi dari WA itu?" cecar hakim.
"Untuk menyelesaikan sisa kegiatan di tahun 2023," jawab Kasim.
Baca Juga: Begini Gaya Biduan Nayunda Nabila Saat Penuhi Panggilan KPK Atas Kasus TPPU SYL
Hakim lantas meminta jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunjukkan pesan WhatsApp tersebut.
"'Tabe Sekjen ada tagihan.. tolong perhatikan...' ada yang disebutkan jumlah disitu?" kata hakim membacakan pesan dari SYL.
Kasim menjawab angka yang dimintakan yakni Rp1,7 miliar, dan pihak yang menagih agen travel bernama Suita Travel.
Kasim pun mengaku tidak mau membayarkan tagihan tersebut. Penolakan itu disampaikannya saat berhadapan langsung dengan Kasdi.
"Saya enggak mau bayar, karena enggak ada anggarannya," tegas Kasim.
Belakangan, Kasim mengetahui tagihan tersebut akhirnya dibayar setelah Kasdi menghubungi sejumlah pejabat eselon satu di Kementan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Nasib Lebanon di Ujung Tanduk, PM Nawaf Salam Harap Pakistan Bisa Tekan Israel Hentikan Serangan
-
Dunia Desak Israel Segera Berhenti Serang Lebanon
-
Donald Trump Minta Benjamin Netanyahu Kurangi Serangan ke Lebanon Demi Kelancaran Gencatan Senjata
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka