- Massa aksi berkumpul di dekat Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026) menuntut revisi UMP DKI Jakarta 2026.
- Tuntutan utama demonstran adalah revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak.
- Sebanyak 1.659 personel gabungan dikerahkan mengamankan aksi unjuk rasa tersebut agar tetap kondusif.
Suara.com - Massa aksi dari berbagai elemen masyarakat mulai berdatangan di dekat kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (8/1/2026) sekitar pukul 11.40 WIB.
Titik kumpul berada di sekitar persimpangan Gedung Menara Danareksa dan BSI Tower. Dalam aksi ini, para demonstran menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Mereka menuntut revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Selain itu, buruh juga menuntut Revisi UMSK (Upah Minimum Sektoral Provinsi) Jawa Barat di 19 daerah.
Dari pantauan Suara.com sejumlah peserta aksi sudah tampak bersiap. Dua mobil komando demo telah berjejer di lokasi, sementara tiga spanduk dibentangkan oleh sekitar 12 buruh.
Beberapa ruas jalan di sekitar lokasi mulai ditutup dan dialihkan, termasuk sejumlah rute Transjakarta.
Aparat kepolisian, termasuk polisi wanita, dikerahkan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Salah satu spanduk yang dibentangkan para buruh perempuan bertuliskan, “Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL sebesar Rp5,89 juta per bulan. Berlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL.”
Tidak hanya dari DKI Jakarta, buruh dari Jawa Barat juga turut bergabung. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan, “KDM GUBERNUR KONTEN DAN PENCITRAAN.”
Baca Juga: Ribuan Buruh Geruduk Istana, Tuntut Revisi UMP DKI dan UMSK Jawa Barat
Tuntutan Kenaikan Upah Minimum
Fokus utama unjuk rasa ini adalah mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, merinci dua tuntutan utama:
- Revisi UMP DKI Jakarta: Menuntut agar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 direvisi menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu sebesar Rp5,89 juta per bulan. Selain itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) juga diminta naik 5 persen di atas angka tersebut.
- Revisi UMSK Jawa Barat: Mendesak revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah.
Ribuan Aparat Diterjunkan
Sbelumnya ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Pengamanan dilakukan guna memastikan aksi berjalan aman dan kondusif.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Reynold E.P. Hutagalung menyebut total personel yang dikerahkan mencapai 1.659. Mereka merupakan personel gabungan dari unsur Polri, TNI dan pemerintah daerah.
“Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat. Personel di lapangan tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional,” kata Reynold kepada wartawan.
Selain di kawasan Monas, kepolisian juga menyiagakan personel di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengamanan tambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan massa dari Komite Eksekutif Partai Buruh.
Reynold mengimbau peserta aksi menjaga ketertiban selama unjuk rasa berlangsung. Massa diminta tidak melakukan provokasi, tidak menutup akses jalan umum, serta menghindari tindakan anarkis.
“Agar massa aksi tidak melawan petugas dan bersama-sama menjaga ketertiban,” ujarnya.
Reporter: Dinda Pramesti K
Berita Terkait
-
Daftar Pengalihan Rute Transjakarta Selama Demo Buruh di Depan Istana
-
1.659 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Aksi Buruh di Monas, Kapolres: Tidak Ada Bawa Senpi!
-
Buruh Demo di Istana Tuntut Kenaikan UMP, Pramono Anung Beri Satu Pesan Penting untuk Massa Aksi
-
Ribuan Buruh Geruduk Istana, Tuntut Revisi UMP DKI dan UMSK Jawa Barat
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak