Bakal Diatur Kemenlu, Masyarakat Sipil Berpeluang ke Gaza Bantu Warga Palestina

Suara.com - Masyarakat sipil berpeluang bergabung dengan pasukan perdamaian untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban perang di Gaza.

Hal ini disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Agus menyebut nantinya soal teknis warga sipil akan dibahas oleh pihak Kemenlu.

"Kemenlu yang akan mengatur ya," kata Agus saat ditemui di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2024).

Agus menjelaskan, salah satu satuan pasukan perdamaian yang pihaknya kirim yakni Batalyon Zeni. Mereka bertugas membangun berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, rumah tinggal, tempat ibadah hingga tempat rehabilitasi.

Tempat-tempat tersebut nantinya akan diisi oleh para tenaga ahli di bidangnya untuk melayani warga Palestina.

Agus pun mencontohkan tempat rehabilitasi yang membutuhkan tenaga ahli di bidang pengobatan trauma atau trauma healing untuk para korban perang.

"Nah untuk rehabilitasi butuh personel yang punya kemampuan psikologi untuk trauma healing. Mungkin bisa juga dari sipilnya," kata Agus.

Terkait warga sipil, Agus tidak menjelaskan secara rinci prosedur apa yang harus dilewati masyarakat sipil untuk bisa bergabung dalam pasukan perdamaian itu.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini juga tidak menerangkan secara rinci persyaratan apa yang harus dipenuhi rakyat sipil untuk bisa ikut bersama pasukannya ke Gaza.

Baca Juga: Jawab Kritik Masyarakat soal Revisi UU TNI, Begini Jawaban Panglima Sampai Kutip UU

Siapkan Ribuan Personel

Sebelumnya TNI sudah menyiapkan 1.394 personel pasukan perdamaian untuk melaksanakan misi perdamaian di Gaza.

Pasukan tersebut nantinya akan bertugas di bidang pengamanan, pembangunan fasilitas umum hingga tenaga medis.

Tidak hanya itu, TNI juga telah menyiapkan bantuan lanjutan untuk dikirimkan ke Gaza berupa KRI yang akan menjadi rumah sakit apung, alutsista tambahan hingga bantuan logistik.

Agus memastikan bantuan tersebut akan dikirimkan jika gencatan senjata telah terjadi di Gaza dan pihak TNI mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). (Antara)