Bantah Firli Bahuri Terima Rp 1,3 Miliar, Kuasa Hukum: Masyarakat Tahu Siapa SYL, Komplotannya Rampok Uang Kementan

Suara.com - Kuasa Hukum Mantan Ketua KPK Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah pernyataan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang mengaku telah memberi uang sebesar total Rp 1,3 miliar kepada Firli.

"Framing kebohongan ini cerita dari ajudan Pak SYL, si Panji ngomong kepada hakim kalau dia pernah mendengar ada rapat di ruangan Menteri bahwa ada permintaan uang Rp 50 miliar," kata Ian kepada wartawan, Selasa (25/6/2024).

Namun, dia menyebut bahwa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono sendiri sudah membantah hal tersebut.

Pasalnya, lanjut Ian, Kasdi menyebut bahwa ajudan SYL, Panji Hartanto tidak pernah menghadiri rapat di mana Panji mengaku mendengar adanya permintaan uang dari Firli.

"Ada keterangan juga katanya pada saat di GOR, ada pemberian uang dari ajudan Pak SYL ke ajudan pak Firli di GOR yang katanya Rp 500 juta itu. Sudah dikonfrontir sama penyidik. Ditemukanlah si Panji sama Kevin kenal pun tidak. Dia enggak kenal," tutur Ian.

Hal lain dari persidangan yang dianggap kebohongan oleh Ian ialah mengenai dugaan pemberian uang kepada Firli di PTIK dengan dihadiri oleh Kasdi dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

"Ternyata pas dikonfrontir sama penyidik jam berapa, posisi duduk di mana, siapa saja yang hadir, tidak bisa menjelaskan. Bohong juga," ucap Ian.

Dia menilai hal-hal ini merupakan kebohongan berulang yang dianggap tidak bisa dibuktikan. Untuk itu, Ian memberikan saran kepada SYL agar fokus saja membela diri tanpa menyeret kliennya.

"Yang penting fokus saja deh pada pembelaan diri beliau terkait dengan perbuatan beliau sewaktu di Kementan. Jangan cari alibi dan kambing hitam, masyarakat ini tahu siapa Pak SYL, komplotannya, rampok uang Kementan sedemikian rupa, gitu saja," tegas Ian.

Baca Juga: Alexander Marwata Sebut OTT KPK Hiburan, Eks Penyidik: Pimpinan Bicara Sembarangan

Penjelasan SYL

Sebelumnya terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku pernah memberi uang kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Dia mengonfirmasi bahwa uang yang diberikan kepada Firli Bahuri senilai Rp1,3 miliar melalui total dua kali pemberian.

Hal itu disampaikan SYL saat menjadi saksi mahkota untuk terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

Awalnya, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh mengonfirmasi perihal adanya komunikasi dan pertemuan dengan Firli yang saat itu masih menjadi Ketua KPK di sebuah GOR.

"Apa maksud saudara ketemu dengan Ketua KPK Firli Bahuri itu kalau memang saudara benar-benar tidak tahu waktu itu? apa maksud saudara bertemu dgn Firli Bahuri Ketua KPK?" kata Rianto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/6/2024).

Menjawab itu, SYL mengaku datang ke GOR untuk memenuhi undangan Firli dan menyaksikan permainan bulu tangkis. Hakim Rianto lantas mengonfirmasi adanya pertemuan SYL di rumah sewaan Firli yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

"Baik, kemudian ada pertemuan lagi kalau dilihat dari berita acara sudara di rumah Kertanegara?" tanya Hakim Rianto.

"Betul, kemudian beliau menyampaikan, nanti ngobrolnya lebih enak di rumah saya. Dia belum sampaikan di Kertanegara," jawab SYL.

"Apakah ada hubungannya dengan penyelidikan KPK di Kementan?" lanjut Rianto.

"Secara umum tidak ada penyampaian seperti itu," timpal SYL.

"Saya ingatkan sekali lagi ya. Keterangan Panji (mantan ajudan SYL) waktu itu ada pengumpulan uang dan pada saat pertemuan di GOR itu ada penyerahan uang, tapi dari ajudan ke ajudan. Apakah saudara mengetahui hal itu?" cecar Rianto.

"Tahu, yang mulia. Benar, yang mulia," sahut SYL.

"Itu yang di GOR?" kata Rianto.

"Di GOR," ucap SYL.

"Berapa uangnya waktu itu?" tanya Rianto.

"Saya tidak tahu persis jumlahnya, saya perkirakan di Rp500 jutaan lah, tapi dalam bentuk dana valas," ungkap SYL.

"Oke, US dolar ya. Itu intinya apa? Penyerahan uang itu intinya apa? Tidak melanjutkan perkara apa gimana?" tambah Hakim Rianto.

"Tidak disebut apa apa. Saya merasa bahwa kenapa saya dipanggil terus-menerus ini, dan yang proaktif itu mem-WA saya adalah pak Firli," sahut SYL.

"Itu kan berarti secara tidak langsung saudara sudah mengetahui duduk persoalan sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini KPK itu masuk ke Kementerian Pertanian untuk penyelidikan masalah ini. Saudara mengatakan tadi mengetahui setelah persidangan, itu kan jadi bahan pertanyaan saya," tutur Rianto.

"Iya itu adalah informasi dugaan masalah yang terkait dengan berbagai program, dan saya sudah lakukan pengecekan ke bawah, ke irjen saya dan lain-lain termasuk ke dirjen terkait dan semua clear tidak ada maslaah. Jadi, saya pikir persahabatan saja saya dengan pak Firli," kata SYL menjelaskan.

Dia juga mengungkapkan bahwa Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menjadi pihak yang menjembatani pertemuan dirinya dengan Firli.

Menurut SYL, Irwan dan Firli mempunyai kedekatan. Sebab, ketika Irwan bertugas di Polda NTB sebagai Direktur Kriminal Umum, Firli merupakan pimpinannya atau Kapolda. Dinsiai lain, SYL sendiri merupakan paman Irwan.

"Apakah sepengetahuan saudara, Irwan Anwar yang menjadi penghubung saudara dengan saudara Firli Bahuri waktu itu? Masih ingat saudara?" tanya hakim lagi.

"Saya yang mengklarifikasi apa betul pak Firli ini mau ketemu saya, karena ini (Irwan Anwar) kemenakan saya dan pernah bersama-sama atau katakanlah pernah menjadi di bawah struktur pak Firli sewaktu dia jadi Kapolda di NTB," ungkap SYL.

"Dan ada penyerahan uang saudara bilang tadi ya. Berapa kali penyerahannya?" lanjut Hakim Rianto.

"Yang dari saya dua kali," ungkap SYL.

"Awalnya Rp500 juta sama Rp800 juta ya?" ujar Rianto.

"Ya kurang lebih seperti itu," tandas SYL.

Diketahui, Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.