Suara.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengklaim pihaknya bakal terus berusaha membebaskan Philip Mehrtens, pilot Susi Air yang disandera OPM di Papua sejak Februari 2023.
Mayjen TNI Nugraha mengatakan pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena ada berbagai macam faktor yang dipertimbangkan, termasuk salah satunya terkait dengan kondisi di Papua.
"Kami masih negosiasi," kata Kapuspen TNI saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Ketika merespons pertanyaan apakah TNI menyerah soal penculikan tersebut, Nugraha memastikan tidak.
"Enggaklah. Enggak ada kata menyerah untuk TNI," katanya.
Pembebasan Philips, kata dia, tidak dapat dipastikan waktunya karena berbagai macam pertimbangan.
"Banyak pertimbangan. Ya waktu tidak bisa menentukan. Kondisi di lapangan yang membuat kami banyak yang harus dipertimbangkan," katanya lagi.
Kabar terakhir mengenai keberadaan Philips muncul dalam rekaman video dan siaran tertulis dari OPM kelompok Egianus Kogoya pada bulan April 2024.
Dalam tayangan itu, OPM memperlihatkan kondisi terbaru Philips yang diculik di landasan pacu Distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada tanggal 27 Februari 2023.
Baca Juga: Besok Konser HUT Bhayangkara ke-78 di Monas Dijaga Ketat Ribuan Aparat, Kapolres Jakpus: Awas Copet!
Philips saat itu dalam tugas menerbangkan pesawat komersial milik Susi Air.
Juru Bicara OPM Sebby Sambom dalam siaran resminya itu menyebutkan bahwa OPM bakal membebaskan Philips dalam proses negosiasi yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dikatakan pula bahwa Philips bakal dibebaskan jika pemerintah RI dan pemerintah Selandia Baru menuruti tuntutan OPM.
Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philips, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis.
Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari 2024, keduanya sepakat pembebasan Philips harus menggunakan pendekatan yang persuasif.
Ma'ruf mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memahami keprihatinan pemerintah Selandia Baru dengan masih berlanjutnya penyanderaan Kapten Philip Mehrtens oleh kelompok bersenjata di Papua.
Berita Terkait
-
Minta Bukti dari Masyarakat, TNI AD Siap Usut Dugaan Judi Buntut dari Terbakarnya Rumah Wartawan Rico
-
Diragukan Bunuh Diri: Kejanggalan di Balik Kematian Prada Prima Saleh Gea
-
Besok Konser HUT Bhayangkara ke-78 di Monas Dijaga Ketat Ribuan Aparat, Kapolres Jakpus: Awas Copet!
-
3 Menteri Bakal Berikan Persetujuan Pemberian Lahan Bagi TNI-Polri di IKN
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Tragedi Pohon Tumbang di Pondok Indah: Pemprov Gercep Siapkan Penyangga dan Pemangkasan
-
Ricuh di PN Jaksel: Polisi dan Pendukung Aktivis Khariq Anhar Saling Dorong Rebut Poster
-
Dua Pria Ditangkap Terkait Pencurian Permata Berharga di Museum Louvre
-
Mengenang Johnson Panjaitan: Kritik Keras untuk Polri dan Ingatkan 'Potong Kepalanya'
-
Jaksa Ungkap Detik-detik Kompol Yogi dan Ipda Aris Habisi Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan
-
Pramono Anung Pastikan Kasus Sumber Waras Tuntas, Siap Bangun RS Tipe A di Atas Lahan 3,6 Hektar
-
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit Keselamatan Independen
-
Menhut Raja Juli Minta Maaf ke Warga Papua Usai BKSDA Bakar Mahkota Cenderawasih: Ini Jadi Catatan
-
Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong
-
Mulai Dibahas Hari Ini, DPR Berharap Biaya Haji 2026 Turun Lagi Tanpa Mengurangi Kualitas