Suara.com - Pencopotan mendadak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR), Budi Santoso, oleh Rektor UNAIR Mohammad Nasih, menuai perhatian dari Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Mahfud MD mempertanyakan prosedur pencopotan tersebut, terutama setelah Budi Santoso mengaku tidak sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Mahfud MD mendesak Rektor UNAIR Mohammad Nasih untuk memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan pencopotan tersebut kepada publik. Menurut Mahfud, UNAIR hanya memberikan pernyataan bahwa pemecatan Budi Santoso merupakan kebijakan internal kampus, tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Di sisi lain, pihak Kemenkes membantah bahwa pencopotan tersebut merupakan permintaan resmi dari mereka.
"Pihak Kemenkes menyatakan tak pernah meminta penggantian Dekan karena tak ada hubungan strukturalnya," ungkap Mahfud MD melalui akun X-nya @mohmahfudmd pada Sabtu.
Mahfud MD menilai bahwa tindakan kampus yang minim informasi ini mencurigakan dan mengundang tanda tanya. Ia menyatakan bahwa pemberhentian dari jabatan struktural harus memiliki alasan dan prosedur yang jelas, dan sebagai lembaga pendidikan tinggi, UNAIR harus bertanggung jawab kepada publik.
"Masalahnya perlu dijawab dan diselesaikan oleh Pimpinan Unair. Pemberhentian dari jabatan struktural harus ada alasan dan prosedurnya," tandas Mahfud MD.
Ia juga menegaskan bahwa kendati ada pro dan kontra, alasan dan prosedur pengambilan keputusan harus dipublikasikan untuk menghindari kesalahpahaman dan spekulasi yang tidak perlu.
Mahfud MD menekankan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan di perguruan tinggi. "Jangan sampai ada orang melempar batu ke Unair tapi menyembunyikan tangannya," ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Profil Rektor Unair, Copot Dekan FK Usai Kritik Tenaga Kesehatan Asing
Rektor UNAIR Mohammad Nasih hingga kini belum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai desakan Mahfud MD untuk membuka alasan pencopotan Budi Santoso ke publik.
Namun, desakan ini diharapkan dapat mendorong UNAIR untuk lebih terbuka dan transparan dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama yang berdampak besar terhadap civitas akademika dan publik.
Berita Terkait
-
POGI Minta Rektor Unair Kaji Ulang Pemecatan Prof. Budi Santoso: Punya Prestasi Gemilang!
-
Ternyata Rektor yang Pecat Prof. Budi Santoso, Pernah Buat Live Nikahan Anak di YouTube Resmi Unair
-
Kaukus Indonesia Minta Rektor Unair Batalkan Pemecatan Dekan FK Prof. Budi Santoso
-
5 Poin Pernyataan Sikap AIPKA Atas Pemecatan Dekan FK UNAIR, Rektor Diminta Kaji Ulang Keputusannya
-
Profil Rektor Unair, Copot Dekan FK Usai Kritik Tenaga Kesehatan Asing
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?
-
SBY: Seni Bukan Hanya Indah, Tapi 'Senjata' Perdamaian dan Masa Depan Lebih Baik