Suara.com - Pencopotan mendadak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR), Budi Santoso, oleh Rektor UNAIR Mohammad Nasih, menuai perhatian dari Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Mahfud MD mempertanyakan prosedur pencopotan tersebut, terutama setelah Budi Santoso mengaku tidak sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Mahfud MD mendesak Rektor UNAIR Mohammad Nasih untuk memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan pencopotan tersebut kepada publik. Menurut Mahfud, UNAIR hanya memberikan pernyataan bahwa pemecatan Budi Santoso merupakan kebijakan internal kampus, tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Di sisi lain, pihak Kemenkes membantah bahwa pencopotan tersebut merupakan permintaan resmi dari mereka.
"Pihak Kemenkes menyatakan tak pernah meminta penggantian Dekan karena tak ada hubungan strukturalnya," ungkap Mahfud MD melalui akun X-nya @mohmahfudmd pada Sabtu.
Mahfud MD menilai bahwa tindakan kampus yang minim informasi ini mencurigakan dan mengundang tanda tanya. Ia menyatakan bahwa pemberhentian dari jabatan struktural harus memiliki alasan dan prosedur yang jelas, dan sebagai lembaga pendidikan tinggi, UNAIR harus bertanggung jawab kepada publik.
"Masalahnya perlu dijawab dan diselesaikan oleh Pimpinan Unair. Pemberhentian dari jabatan struktural harus ada alasan dan prosedurnya," tandas Mahfud MD.
Ia juga menegaskan bahwa kendati ada pro dan kontra, alasan dan prosedur pengambilan keputusan harus dipublikasikan untuk menghindari kesalahpahaman dan spekulasi yang tidak perlu.
Mahfud MD menekankan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan di perguruan tinggi. "Jangan sampai ada orang melempar batu ke Unair tapi menyembunyikan tangannya," ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Profil Rektor Unair, Copot Dekan FK Usai Kritik Tenaga Kesehatan Asing
Rektor UNAIR Mohammad Nasih hingga kini belum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai desakan Mahfud MD untuk membuka alasan pencopotan Budi Santoso ke publik.
Namun, desakan ini diharapkan dapat mendorong UNAIR untuk lebih terbuka dan transparan dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama yang berdampak besar terhadap civitas akademika dan publik.
Berita Terkait
-
POGI Minta Rektor Unair Kaji Ulang Pemecatan Prof. Budi Santoso: Punya Prestasi Gemilang!
-
Ternyata Rektor yang Pecat Prof. Budi Santoso, Pernah Buat Live Nikahan Anak di YouTube Resmi Unair
-
Kaukus Indonesia Minta Rektor Unair Batalkan Pemecatan Dekan FK Prof. Budi Santoso
-
5 Poin Pernyataan Sikap AIPKA Atas Pemecatan Dekan FK UNAIR, Rektor Diminta Kaji Ulang Keputusannya
-
Profil Rektor Unair, Copot Dekan FK Usai Kritik Tenaga Kesehatan Asing
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Andrie Yunus Disiram Air Keras, Menko Yusril: Pola Serangan Terencana dan Terorganisir
-
Serangan Brutal AS-Israel Sengaja Targetkan Anak-anak, Kemenkes Iran Rilis Data Mengerikan
-
Pakar UGM Kritik Serangan AS ke Iran: Ada Standar Ganda Soal Nuklir Israel
-
Solidaritas Tanpa Batas: Warga Iran Tetap Bela Palestina di Tengah Gempuran Rudal AS-Israel
-
GMNI Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Prabowo dan Kapolri Bertindak
-
TMP Bakal Dikelola Kemenhan, Gus Ipul Sebut Kemensos Tak Punya Kapasitas Cukup
-
Isu Sanksi AS Usai Indonesia Borong Rudal BrahMos Rp 5,9 Triliun, Pakar Buka Suara
-
Menteri HAM Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS, Minta Polisi Usut Tuntas
-
Cegah Defisit Dampak Perang, Prabowo Lirik Jurus Pakistan: Pangkas Gaji Pejabat hingga WFH
-
Skenario Perang Nuklir Israel-Iran, Pakar: Opsi Terakhir yang Risikonya Terlalu Besar