Hakim Diganti usai Gazalba Saleh Masuk Bui Lagi, Pimpinan KPK Pasrah

Suara.com - Pimpinan KPK tidak menyoal adanya pergantian hakim yang menyidangkan perkara dugaan tindak pidana korupsi mantan Hakim Agung Gazalba Saleh. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengganti hakim kasus Gazalba Saleh.

"Ya kan kita hanya bermohon. Kewenangan untuk menentukan menetapkan susunan majelis hakim itu ada di Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi kami hormati, kami menghormati apapun keputusan dari ketua pengadilan negeri untuk menetapkan majelis hakim," kata Alex saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Alex mengatakan dirinya tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak mengganti majelis hakim yang menyidangkan Gazalba Saleh.

Namun mantan hakim itu juga mengapresiasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan KPK untuk kembali menahan Gazalba Saleh di Rutan KPK.

"Kalau mereka menganggap bahwa majelis hakimnya sekarang ini dinilai masih independen dan ya selain permintaan penggantian majelis yang tidak disetujui, tapi kan ada juga yang disetujui terkait dengan penetapan penahanan yang bersangkutan. Jadi ada dua hal yang kami mohonkan ke ketua pengadilan," ujarnya.

Eks Hakim Agung Kembali Masuk Bui 

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memerintahkan agar mantan Hakim Agung Gazalba Saleh kembali ditahan selama menjalankan persidangan kasus dugaan korupsi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

"Jadi mulai hari ini Pak Gazalba Saleh melaksanakan penetapan ini lagi, perpanjangan tahanan lagi," kata Hakim Ketua Fahzal Hendri dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7).

Dengan demikian, Gazalba akan kembali ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Jakarta Timur paling lama 57 hari.

Baca Juga: Tak Tega Lihat Keluarganya Susah, Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Curhat soal Rekening Istri-Anak Disita KPK

Menanggapi keputusan tersebut, penasihat hukum Gazalba meminta Majelis Hakim mempertimbangkan agar kliennya tidak ditahan mengingat Gazalba memiliki domisili dan pekerjaan yang jelas.

Senada, Gazalba pun turut meminta agar permohonan yang diajukan lengkap secara tertulis itu dikabulkan Majelis Hakim.

"Yang Mulia, mohon dipertimbangkan surat dari penasihat hukum saya," ucap Gazalba.

Kendati demikian, Majelis Hakim tetap meminta Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Gazalba. Namun apabila Gazalba tetap ingin mengajukan permintaan tersebut, Fahzal menyebutkan permohonan bisa diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menaungi Pengadilan Tipikor.

"Masa penahanan ini bukan tahanan Majelis Hakim lagi pak, ini perpanjangan Ketua Pengadilan. Nanti kalau ada permohonan silakan ditujukan ke Ketua Pengadilan," ujar Fahzal.

Adapun setelah Majelis Hakim memerintahkan penahanan kembali Gazalba, mantan hakim agung tersebut langsung dibawa ke rutan untuk menunggu persidangan selanjutnya pada 15 Juli 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi.