Suara.com - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengungkap nasib mereka usai kantor digusur oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan pada Rabu (10/7/2024) kemarin. Imbas dari penggusuran itu, sejumlah dokumen penting milik PKBI raib.
Direktur Eskekutif PKBI Nasional, Eko Maryadi mengaku menyesalkan kejadian penggusuran ini. Sebab, Indonesia seharusnya merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
"Ya begitulah nasib di republik yang katanya demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) ya. Ternyata organisasi yang selama ini membantu pemerintah malah ujungnya seperti ini. Kami diusir, dianggap tak ada," ujar Eko saat ditemui Suara.com, Kamis (11/7/2024).
Seharusnya, kata Eko, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajak pihak PKBI untuk duduk bersama membahas persoalan ini.
"Saya sih berharap kalau kemenkes mau menyerahkan gedung ya saya dengan senang hati menerima. Tapi akalu dengan cara kemarin, mengusir, mengerahkan Satpol PP, merusak, kemudian mengambil barang," jelasnya.
Eko menyebut pihaknya tak mengetahui kini nasib berbagai dokumen yang dianggap penting. Seperti program kerja hingga barang pribadi para anggota PKBI.
"Mereka tak tahu susunan barang-barang ini gimana. Varangnya ada di mana saya nggak tau. Saya pakai sendal karena sepatu saya hilang," jelasnya.
Pihak Pemkot Jaksel disebutnya menempatkan berbagai dokumen penting PKBI di sebuah gudang. Namun, tidak diketahui bagaimana kondisinya karena tak kunjung diberikan akses ke gudang itu.
"Masalahnya adalah di balik barang-barang itu ada sejarah, alur kerja, program yang harus kami susun ulang," katanya.
Baca Juga: Dianggap Tak Adil! Pendiri PKBI Diberi Gelar Pahlawan Nasional, tapi Kantornya Malah Digusur
"Sebentar lagi kita ada akreditasi oleh IPPF, sekarang dokumen kita tercwcer di mana-mana. Kan kita sekarang kebingungan dan pemerintah memang tidak peduli karena hanya ingin merampas tahanya," pungkasnya.
Kantor Digusur
Sebelumnya, Pemkot Jaksel menggusur kantor PKBI Jalan Hang Jebat III/F, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2024).
Ketua Pengurus Nasional PKBI, Ichsan Malik mengatakan, penggusuran dilakukan oleh sekitar 100 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibackup oleh puluhan aparat TNI-Polri.
PKBI sendiri, menurut Ichsan, telah menempati bangunan tersebut sejak tahun 1970.
“Pemkot Jaksel dan Kemenkes RI sebagai eksekutor aksi penggusuran memaksa PKBI keluar dari Hang Jebat yang sudah ditempati selama 55 tahun, berdasarkan SK Gubernur DKI No.207/2016,” kata Ichsan dalam keterangan yang diterima Suara.com, Rabu.
Berita Terkait
-
Dianggap Tak Adil! Pendiri PKBI Diberi Gelar Pahlawan Nasional, tapi Kantornya Malah Digusur
-
Protes Markas Digusur! PKBI Curigai Kemenkes Bisa Dapat Sertifikat BPN: Kapan Ukur Tanahnya?
-
Penggusuran Dinilai Brutal, PKBI Akan Gugat Pemkot Jaksel
-
Status Hanya Dipinjamkan, Begini Kronologi Pengosongan Kantor PKBI di Kebayoran Versi Kemenkes
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026
-
DPR Minta Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Jangan Sampai Sia-sia Akibat Lingkungan Tak Terurus