Suara.com - Kebijakan pemerintah yang menghapus jurusan IPA, IPS, dan bahasa ditingkat SMA diperkirakan akan berdampak panjang terhadap pendidikan Indonesia. Hal terburuk, menurut aktivis pendidikan dari Tamansiswa, Ki Darmaningtyas, Indonesia bisa jadi makin tertinggal dalam bidang ilmu dan teknologi.
"Karena ilmu pasti (Biologi, Fisika, Kimia, dan Matematika) adalah dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi dengan dihapuskannya jurusan IPA, IPS makin sedikit murid-murid SMA yang mengikuti pembelajaran materi tersebut," kata Darma kepada Suara.com saat dihubungi pada Senin (22/7/2024).
Dia melanjutkan, dengan tidak ada pengelompokan jurusan IPA, IPS, dan bahasa rentan membuat murid cenderung memilih paket mata pelajaran yang mudah saja. Meskipun sistem dihapusnya jurusan itu memang telah dilakukan di sejumlah negara maju, tapi menurut Darma, Indonesia belum siap lakukan hal serupa.
"Kita tidak dapat membandingkan dengan negara-negara lain, karena kita memiliki tingkat literasi dan numerasi yang rendah. Sementara negara-negara maju memiliki tradisi literasi dan numerasi yang panjang dan sudah terbukti terdepan," imbuhnya.
Kesulitan bagi sekolah dalam menerapkan sistem tersebut, lanjutnya, dengan menyiapkan tenaga pengajar bila setiap tahun yang kecenderungan memilih paket pembelajaran berubah-ubah. Berbeda dengan sebelumnya ada penjurusan yang dapat diprediksi secara pasti kebutuhan guru serta banyaknya kelas disetiap jurusan yang akan dikembangkan.
Darma juga menyoroti perubahan materi tes masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tidak lagi berdasarkan pada mata pelajaran terkait dengan jurusan yang akan dimasuki.
Seperti misalnya, bila siswa akan melanjutkan ke jurusan Farmasi, maka pelajaran kimia harus baik. Darma mempertanyakan, tidak ada tes terkait dengan materi yang relevan, cara PTN dalam menjaring calon-calon mahasiswanya yang punya kemampuan sesuai dengan bidangnya.
"Jadi kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS dan juga seleksi masuk PTN yang tidak memasukkan materi yang relevan dengan fakultas yang akan dimasuki adalah kebijakan yang populis, tapi tidak cerdas, karena tidak melihat sosio kultural dan politis di Indonesia," ujarnya.
Berita Terkait
-
Penghapusan Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA, Pakar Pendidikan Nilai Banyak Sekolah Tidak Siap
-
Jurusan IPA, IPS dan Bahasa Dihapus Pemerintah, Ortu Siswa SMA di Jakarta Protes: Bikin Anak Gak Terarah Mau ke Mana
-
Tahun Ini, Disdik DKI Hapus Jurusan IPA-IPS-Bahasa di SMA Jakarta
-
Tawuran Pas Azan Magrib, Pelajar SMA di Kebon Jeruk Tewas Disambar Kereta
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Ancaman Baru Virus Nipah: Tingkat Kematian 75%, Thailand Waspada, Apa Gejalanya?
-
Wamenkumham: Aparat Siap Terapkan KUHP Baru, Tantangan Terberat Ada pada Pola Pikir Masyarakat
-
Kapolri Sigit: Perpol Jabatan Polri Bukan Lawan Putusan MK
-
Noel Sebut Menkeu Purbaya Bakal Dinoelkan: 'Ada Bandit Lepas Anjing Liar' karena Ganggu Pesta
-
UU HAM Akan Direvisi Setelah 26 Tahun: Benarkah Sudah Usang?
-
Gelang GPS Resmi Dilepas, Suami Tersangka Bela Istri dari Jambret Bernapas Lega Usai Sepakat RJ
-
DPR Gelar Rapat Tertutup, Bahas Anggaran Bareng Menhan dan Panglima TNI
-
Bantah Kena OTT KPK, Eks Wamenaker Noel: Operasi Tipu-tipu
-
Eks Wamenaker Noel Klaim Dapat Info A1: Hati-hati Pak Purbaya Akan Dinoelkan!
-
Prabowo Tidak Peduli Palestina? Kritik Analis Celios soal RI Gabung Dewan Perdamaian