Suara.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana menyebut Anies Baswedan kerap menghilangkan program pendahulunya saat menjabat sebagai Gubernur DKI periode 2017-2024. Program yang telah dibuat disebutnya diklaim dan diganti namanya.
Hal ini dikatakan William membalas sindiran Anies yang menyebut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menghilangkan program bantuan untuk warga Jakarta. Menurutnya, Heru justru bertujuan baik, yakni merapikan data penerima yang selama ini berantakan.
Sebaliknya, William justru menilai Anies kerap menghapus dan mengeklaim kebijakan pendahulunya. Ia mencontohkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang kerap disebut dibuat era Anies.
Menurut William, Anies hanya mengubah nama program KJP yang dibuat era Joko Widodo saat masih jabat gubernur menjadi KJP Plus.
"Anies ini jualan program Gubernur Jokowi tapi diubah nama nya. Jadi masyarakat lupa dengan Jokowi, ingatnya Anies. Padahal semuanya sudah ada sejak Jokowi," ujar William kepada Suara.com, Senin (22/7/2024).
Apalagi, program KJP Plus ini kerap digaungkan Anies saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Sering kritik Jokowi dan Heru tapi bawa-bawa program Jokowi sebagai bahan kampanye," jelasnya.
Ia pun menilai Anies merupakan contoh pemimpin yang tidak layak untuk dipilih.
"Pemimpin yang menghilangkan jejak pemimpin sebelumnya, tidak layak dipilih," pungkasnya.
Diketahui, Anies Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Usai masa jabatannya habis, Gubernur DKI diemban oleh Heru Budi Hartono sebagai Penjabat.
Pada Pilkada 2024 nanti, Anies dicalonkan maju kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Anies sebelumnya mengkritik soal kinerja Heru Budi yang dianggap menyunat kebijakann yang telah dibuat olehnya.
Anies mengklaim, selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI, kondisi Jakarta dalam keadaan baik-baik saja. Masyarakat dinilai merasakan damai dan ketenangan.
Anies juga menyebut hal itu bisa kembali, jika ia kembali menjabat sebagai Gubernur.
“Kami ingin suasana pemerintah provinsi penuh kasih sayang pada warganya. Bukan Pemprov yang pelit, bukan Pemprov yang membatasi manfaat yang diterima warganya,” ucap Anies saat menerima dukungan dari Ormas Bang Japar, di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu.
Berita Terkait
-
Ngaku Sudah Berjuang, PKS Kini Desak Anies Bujuk Parpol Lain Agar Berlayar Bareng di Pilkada Jakarta
-
Guyon Walau Bersaing Ketat di Survei, Ahok soal Kans Lawan Anies di Pilgub Jakarta: Tanya PDIP
-
Tepis PKB, Elite PDIP Sesumbar: Ahok Sulit Ditandingi Anies di Pilgub Jakarta
-
Elektabilitas Kaesang di Pilgub Jakarta Jeblok, Anak Buah 'Serang' Anies hingga Dicap Perusak dan Serampangan!
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
Terkini
-
Anak Gajah 'Tari' Ditemukan Mati Mendadak di Tesso Nilo, Penyebab Masih Misterius
-
Polisi Cikarang Utara Bikin Heboh Minta Warga Lepaskan Maling Motor, Kapolres Bekasi Minta Maaf
-
CEK FAKTA: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025, Benarkah?
-
Jenguk Delpedro di Polda Metro Jaya, Bivitri Sebut Penangkapan Upaya Bungkam Kritik
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR