Suara.com - Jurnali kembali mengalami tindakan tidak mengenakan dari pejabat saat melakukan peliputan. Setelah kasus penghinaan Dirlantas Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) Kombes Dodi Darjanto terhadap jurnalis SCTV, Syamsuddin Tobone, kini wartawati media online dihardik pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi saat konferensi pers.
Peristiwa pejabat kejaksaan membentak wartawati terjadi saat Hari Bhakti Adyaksa 2024 di Kota Sukabumi, Senin (22/7/2024). Uah pejabat Kejari Sukabumi yang menghardik jurnalis lantas menuai banyak kecaman.
Kecaman itu disampaikan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Sukabumi Raya dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kota Sukabumi, Jawa Barat.
"Tindakan Kepala Seksi Pidana Khusus sama sekali tidak dibenarkan apalagi saat itu tengah konferensi pers. Mereka mengundang kami tetapi saat ditanya malah menghardik atau membentak dengan nada keras di depan umum," kata Ketua IJTI Korda Sukabumi Raya Apit Haeruman dikutip dari Antara, Selasa (23/7/2024)
Ketua PWI Kota Sukabumi Ikbal Zaelani mengatakan apa yang dilakukan oknum pejabat Kejari Kota Sukabumi itu bisa merusak sinergi antara Kejari Kota Sukabumi dengan jurnalis.
Awalnya konferensi pers yang dilaksanakan di halaman Kantor Kejari Kota Sukabumi berjalan lancar. Kepala Kejari Kota Sukabumi Setyowati sempat memaparkan proses penyelidikan dugaan kasus korupsi pengelolaan aset Pasar Gudang Sukabumi anggaran 2023.
Setelah menyampaikan pemaparan itu, orang nomor satu di Kejari Kota Sukabumi kemudian meminta Kasi Pidsus Kejari Kota Sukabumi M Taufik Akbar merinci perkembangan penyelidikan tersebut.
Namun, saat salah seorang wartawati media daring nasional Detik.com menanyakan perihal apakah pada pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan aset Pasar Gudang, ada mantan Wali Kota Sukabumi yang diperiksa, Taufik malah menghardik dan membentak wartawati itu dengan nada tinggi.
Bahkan, bukannya menjawab pertanyaan dari wartawati tersebut yang bersangkutan malah balik bertanya, "kenapa wartawan menanyakan hal seperti ini."
Akibat ulah pejabat Kejari Kota Sukabumi itu membuat tersinggung seluruh wartawan yang hadir dalam konferensi pers.
"Sesuatu hal yang wajar apalagi wartawan menanyakan hal seperti itu apalagi narasumber yang diberikan pertanyaan tersebut merupakan orang yang berkompeten serta telah diminta oleh Kepala Kejari Kota Sukabumi untuk menerangkan perihal penyelidikan kasus korupsi yang tengah ditangani," katanya.
Meskipun sudah ada permintaan maaf dari perwakilan Kejari Kota Sukabumi, namun IJTI tidak bisa menerima ulah Kasi Pidsus Kejari Kota Sukabumi bahkan sampai saat ini yang bersangkutan belum meminta maaf atas perbuatannya itu.
Sementara PWI Kota Sukabumi akan melayangkan surat terbuka kepada Kejari Kota Sukabumi, agar Kasi Pidsus Kejari Kota Sukabumi M Taufik Akbar segera meminta maaf kepada wartawan.
Kasi Intelijen Kejari Kota Sukabumi David Razi pasca-kejadian itu pihaknya mewakili Kejari Kota Sukabumi meminta maaf atas kejadian tidak menyenangkan saat konferensi pers dan meminta kepada wartawan untuk tetap menjaga hubungan baik yang telah lama terjalin. (Antara)
Berita Terkait
-
Keluarkan Ucapan Tak Pantas saat Periksa Jurnalis Wanita Korban Pelecehan, 5 Anggota Polsek Tebet Diperiksa Propam
-
Kasus Dirlantas Polda Sulteng Hina Jurnalis Pakai HP China, ISESS: Tidak Etis dan Arogan!
-
Kasus Jurnalis Tewas Dilaporkan ke Pomdam, Putri Rico Curigai Koptu HB: Harus Dihukum Setimpal jika Bersalah!
-
Endingnya Minta Maaf usai Hina Wartawan, Kombes Dodi Darjanto: Itu Cuma Bercanda
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat