"Ini artinya, melibatkan influencer dalam kegiatan Jokowi berkantor tiga hari di IKN sangat tidak efisien dan tidak efektif," kata Jamiluddin.
Sementara kemungkinan kedua, kehadiran influencer diharapkan dapat mengemas konten agar masyarakat Indonesia mendungkung IKN. Sebab dukungan masyarakat terhadap pembangunan IKN selama ini relatif rendah.
"Hal itu terjadi karena penetapan IKN dilakukan dengan pendekatan top down, bukan bottom up sebagaimana layaknya di negara demokrasi. Ini artinya, ibu kota negara dipindahkan semata keputusan elite politik, khususnya Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi yang menetapkan tempat ibu kota yang baru," kata Jamiluddin.
Padahal, lanjut dia, pemindahan ibu kota tidak ada dalam janji kampanye Jokowi. "Karena itu, pemindahan ibu kota di luar rencana Jokowi untuk periode 2019-2024," ujarnya.
Menurut dia, kalau pun DPR turut dilibatkan, hal itu hanya untuk justifikasi belaka. Mekanisme tersebut sengaja tetap dipenuhi untuk menunjukkan demokrasi tetap berjalan di Indonesia. Ia berujar di Indonesia berlaku demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansi dalam menetapkan pemindahan ibu kota.
"Karena rakyat tidak dilibatkan dalam memutuskan pemindahan ibu kota maka sebagian masyarakat juga masa bodoh. Hal itu membuat IKN seolah tanpa makna. Sebab, apalah artinya pembangunan IKN bila sebagian rakyatnya saja tidak mendukung," kata Jamiluddin.
Lewat kehadiran influencer dalam kunjungan kerja Jokowi di IKN bertujuan agar masyarakat menjadi memperhatikn IKN, terlebih mendukung.
"Agar masyarakat memberi dukungan maka dirasa perlu kehadiran influencer di IKN. Mereka ini diharapkan juga membuat konten untuk meyakinkan masyarakat pentingnya IKN," katanya.
Jamiluddin mengatakan upaya tersebut bisa saja menjadi efektif untuk meyakinkan masyarakat terhadap pentingnya IKN. Tetapi efektif itu bisa jadi hanya berlaku pada pengikut influencer yang bersangkutan.
Sisi lain yang perlu diperhatikan, yakni efektifnya suatu konten ditentukan juga oleh sikap awal khalayak terhadap konten yang diterimanya.
"Kalau konten yang diterima sama dengan sikap awalnya, maka khalayak akan menyetujuinya. Ini artinya, pengikut dari influencer akan mendukung ajakannya, yang dalam hal ini mendukung IKN," ujarnya
Sebaliknya, bila sikap khalayak tidak sama dengan ajakan konten yang disampaikan influencer maka hal itu dapat menjadi efek bumerang.
"Pengikutnya bisa jadi tidak lagi percaya pada si influencer. Akibatnya, influencer itu akan ditinggalkan pengikutnya. Sebab, hubungan influencer dengan pengikutnya hanya sebatas faktor kepercayaan. Bila pengikutnya sudah tidak percaya, maka influencer akan ditinggalkan," kata Jamiluddin.
Kesimpulannya kata dia, melibatkan influenfer dalam kunjungan kerja di IKN bagai dua sisi mata uang. Positifnya tujuan untuk menambah dukungan masyarakat bisa saja didapat, tetapi di sisi lain tidsk menutup kemungkinan dapat menimbulkan antipati baik terhadap IKN maupun influencer itu sendiri.
"Hal itu tentu bak simalakama bagi influencer. Karena itu, influencer perlu berhati-hati dalam menerima order. Sebab tidak semua orderan yang akan dikemas dalam konten akan sesuai dengan sikap awal pengikutnya. Karena itu, berpikir lah sebelum menerima order agar tidak menjadi bunerang," kata Jamiluddin.
Berita Terkait
-
Dari Jokowi Motoran Bareng Raffi Ahmad di IKN Sampai NU Tolak Klaim Eksklusif PKB
-
Potret Jokowi Motoran Bareng Para Influencer Jajal Jalan Tol IKN
-
Jajal Jalan Tol di IKN, Jokowi Motoran Bareng Raffi Ahmad dan Sejumlah Influencer
-
Perjalanan Cinta Laudya Cynthia Bella, Terkini Dikabarkan Jadi Istri Ketiga Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Menghilang Usai OTT, KPK Buru Bupati dan Sekda Kuansing
-
Menekraf Teuku Riefky Harsya Dukung Jatim Media Summit 2026: Bangun Ekosistem Bersama
-
Mobil Jadi Instrumen Suap, KPK Sita Kendaraan Roda Empat dalam OTT di Kuansing
-
Jokowi Tiba di Jakarta, Bakal Hadiri HUT Bhayangkara Besok
-
Balita Tewas di Lubang Galian Manggarai, DPRD DKI Minta Seluruh Proyek Pemprov Diaudit
-
'Surat Imbauan Ada, Area Sudah Steril', Kata Lurah Soal Galian Maut Manggarai
-
Menlu Sugiono Terima Menlu Maxim, Bahas Pesiapan Kunjungan Presiden Republik Belarus ke Indonesia
-
Ironi Galian Maut Manggarai: Proyek Cegah Tawuran, Tapi Renggut Nyawa Anak
-
Aktivis 98 Kritik Manajemen Politik Prabowo: Lamban, Bikin Rumit Situasi
-
Dudung Takziah ke Rumah Peserta SPPI yang Meninggal, Pastikan Pelatihan Fisik Dihapus!