Suara.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan selamat jalan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir jabatan kepala negara pada Oktober 2024.
Ucapan selamat jalan itu disampaikan Luhut saat memberikan sambutan dalam acara peresmian pabrik bahan Anoda Baterai Litium di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/8/2024).
Mulanya Luhut mengingat ketegasan Jokowi yang memutuskan melarang ekspor nilel secara mentah. Keputusan tersebut tetap diambil, kendati menuai pro dan kontra.
"Saya percaya Bapak Presiden (Jokowi), sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa bapak telah meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi, tidak hanya pengekspor material," kata Luhut.
Ia kemudian menyampaikan selamat jalan kepada Jokowi yang dalam beberapa bulan ke depan tidak lagi menjabat sebagai presiden.
"Saya kalau boleh mungkin sentimentil, selamat jalan pak," kata Luhut.
Luhut menyampaikan sosok Jokowi tentu akan dikenang. Menurutnya walaupun Jokowi masih menjabat 2-3 bulan ke depan, tetapi Luhut merasa sentimentil menyampaikan hal tersebut di dalam acara peresmian pabrik bahan Anoda Baterai Litium.
"Walaupun masih 2-3 bulan pak presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini buat saya pribadi sangat menyentuh," kata Luhut.
Luhut kemudian mengenang kembali proses pengambilan keputusan oleh Jokowi terkait larangan ekspor nikel.
Baca Juga: Sadar Diri Cuma Manusia Biasa, Dalih Presiden Jokowi Minta Maaf Jelang Lengser dari Kekuasaan
"Karena saya ingat di depan pintu masuk Istana di belakang, bapak konfirm untuk kita mem-banned ekspor nikel dan itu merupakan tantangan karena kita kehilangan 1,5 miliar (US dolar), tapi sekarang buahnya, kita disegani kita dihormati, teknologi kita akan bagus dan ekspor kita meningkat," mata Luhut.
Luhut mengatakan tidak ada lahi orang yang menganggap enteng Indonesia, menilai. bahwa Indonesia bisa diatur. Sebaliknya kata Luhut, Indonesia merupakan negara besar, negara yang punya karakter.
"Negara yang bisa mengatakan ya dan negara bisa mengatakan tidak," kata Luhut.
Luhut meyakini kepemimpinan Jokowi, meski tinggal menyisakan beberapa waktu, tetap meninggalkan legacy yang ia nilai tidak mudah dilakukan oleh orang lain.
"Oleh karena itu, kita semua pembantu presiden harus betul-betul mengawal semua peraturan dengan baik kita harus jaga kredibilitas presiden yang dibangun 10 tahun," kata Luhut.
Berita Terkait
-
Sadar Diri Cuma Manusia Biasa, Dalih Presiden Jokowi Minta Maaf Jelang Lengser dari Kekuasaan
-
Tepis Tudingan Jokowi Bentuk Timsus buat Acak-acak Kepengurusan PDIP, Istana: Tanyakan Langsung ke Menkumkam
-
Usai Wacana 3 Periode Diungkit, Jokowi Kini Melunak ke Megawati: Siap Silaturahmi ke Ketum PDIP
-
Struktur Jabatan Elite PDIP Diobok-obok Jokowi? Istana Sebut Cerita Mengarang: Sama Sekali Tidak Benar!
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021