Suara.com - Setidaknya dua menteri Israel bersama ratusan pemukim ilegal Israel melakukan penyerbuan ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, Selasa. Aksi tersebut untuk menandai peringatan Tisha B'Av, sebuah hari puasa tahunan Yahudi yang mengenang sejumlah bencana dalam sejarah Yahudi.
Menurut laporan dari Ynet, Menteri Keamanan Nasional Israel dari sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, serta Yitzhak Wasserlauf, menteri lain dari partai Otzma Yehudit, dan anggota Knesset dari partai Likud, Amit Halevi, turut serta dalam penyerbuan tersebut.
Ben-Gvir menyatakan bahwa kebijakan mereka adalah mengizinkan doa Yahudi di area tersebut, sebuah komentar yang langsung dibantah oleh kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Kebijakan kami adalah mengizinkan doa (Yahudi)," kata Ben-Gvir, mengutip Ynet.
Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa penetapan kebijakan di Temple Mount, atau yang lebih dikenal umat Islam sebagai kompleks Masjid Al-Aqsa, sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah dan perdana menteri.
“Penetapan kebijakan di Temple Mount (mengacu pada kompleks Masjid Al-Aqsa) secara langsung berada di bawah kendali pemerintah dan perdana menteri,” bunyi pernyataan tersebut.
Menurut Departemen Wakaf Islam yang dikelola oleh Yordania, sekitar 2.250 pemukim Israel mengunjungi kompleks tersebut dan melakukan ritual keagamaan Talmud.
Penyerbuan ini tidak hanya menciptakan ketegangan tetapi juga memperlihatkan pengetatan keamanan oleh pasukan Israel yang menutup akses jalan menuju Kota Tua Yerusalem dan memberlakukan pembatasan ketat terhadap warga Palestina yang hendak memasuki masjid.
Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam, sementara umat Yahudi menyebut area tersebut sebagai Temple Mount, tempat mereka meyakini berdirinya dua kuil Yahudi kuno.
Baca Juga: Kapan Iran Balas Dendam ke Israel Atas Pembunuhan Ismail Haniyeh? Amerika Serikat Bocorkan Waktunya
Kompleks ini terus menjadi titik panas dalam konflik antara Israel dan Palestina, terutama sejak Israel mencaplok Yerusalem Timur pada tahun 1980, sebuah tindakan yang hingga kini tidak diakui oleh masyarakat internasional.
Berita Terkait
-
Kapan Iran Balas Dendam ke Israel Atas Pembunuhan Ismail Haniyeh? Amerika Serikat Bocorkan Waktunya
-
2 Konsep Islam Ini Buat Sensei Sugimoto Mantap Mualaf dari Buddha
-
Jumlah Korban Meninggal Dunia di Gaza Capai 40 Ribu Orang, Lima Negara Ini Dukung Israel dari Serangan Iran
-
Merinding, Kisah Mualaf Sensei Sugimoto dari Buddha Jadi Islam: Dipicu Kata-kata Al Quran Ini
-
Raffi Ahmad Ternyata Tak Beri Uang Ke Mama Amy, Bagaimana Hukum Anak Memberi Uang Kepada Orang Tua?
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang