Suara.com - Setidaknya dua menteri Israel bersama ratusan pemukim ilegal Israel melakukan penyerbuan ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, Selasa. Aksi tersebut untuk menandai peringatan Tisha B'Av, sebuah hari puasa tahunan Yahudi yang mengenang sejumlah bencana dalam sejarah Yahudi.
Menurut laporan dari Ynet, Menteri Keamanan Nasional Israel dari sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, serta Yitzhak Wasserlauf, menteri lain dari partai Otzma Yehudit, dan anggota Knesset dari partai Likud, Amit Halevi, turut serta dalam penyerbuan tersebut.
Ben-Gvir menyatakan bahwa kebijakan mereka adalah mengizinkan doa Yahudi di area tersebut, sebuah komentar yang langsung dibantah oleh kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Kebijakan kami adalah mengizinkan doa (Yahudi)," kata Ben-Gvir, mengutip Ynet.
Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa penetapan kebijakan di Temple Mount, atau yang lebih dikenal umat Islam sebagai kompleks Masjid Al-Aqsa, sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah dan perdana menteri.
“Penetapan kebijakan di Temple Mount (mengacu pada kompleks Masjid Al-Aqsa) secara langsung berada di bawah kendali pemerintah dan perdana menteri,” bunyi pernyataan tersebut.
Menurut Departemen Wakaf Islam yang dikelola oleh Yordania, sekitar 2.250 pemukim Israel mengunjungi kompleks tersebut dan melakukan ritual keagamaan Talmud.
Penyerbuan ini tidak hanya menciptakan ketegangan tetapi juga memperlihatkan pengetatan keamanan oleh pasukan Israel yang menutup akses jalan menuju Kota Tua Yerusalem dan memberlakukan pembatasan ketat terhadap warga Palestina yang hendak memasuki masjid.
Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam, sementara umat Yahudi menyebut area tersebut sebagai Temple Mount, tempat mereka meyakini berdirinya dua kuil Yahudi kuno.
Baca Juga: Kapan Iran Balas Dendam ke Israel Atas Pembunuhan Ismail Haniyeh? Amerika Serikat Bocorkan Waktunya
Kompleks ini terus menjadi titik panas dalam konflik antara Israel dan Palestina, terutama sejak Israel mencaplok Yerusalem Timur pada tahun 1980, sebuah tindakan yang hingga kini tidak diakui oleh masyarakat internasional.
Berita Terkait
-
Kapan Iran Balas Dendam ke Israel Atas Pembunuhan Ismail Haniyeh? Amerika Serikat Bocorkan Waktunya
-
2 Konsep Islam Ini Buat Sensei Sugimoto Mantap Mualaf dari Buddha
-
Jumlah Korban Meninggal Dunia di Gaza Capai 40 Ribu Orang, Lima Negara Ini Dukung Israel dari Serangan Iran
-
Merinding, Kisah Mualaf Sensei Sugimoto dari Buddha Jadi Islam: Dipicu Kata-kata Al Quran Ini
-
Raffi Ahmad Ternyata Tak Beri Uang Ke Mama Amy, Bagaimana Hukum Anak Memberi Uang Kepada Orang Tua?
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Pimpinan DPR Gelar Rapat Koordinasi Besar di Aceh, Matangkan Langkah Pemulihan Pascabencana 2026
-
Malam Tahun Baruan di Bundaran HI? Simak Aturan Main dari Mas Pram Agar Gak Kena Macet
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger