Suara.com - KPU Jakarta menyatakan bahwa pencalonan pasangan cagub-cawagub independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, saat ini masih dinyatakan sah. Meski pencalonan pasangan tersebut diwarnai dengan dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta.
Kepala Divisi Teknis KPU Jakarta Dody Wijaya menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa langsung membatalkan pencalonan Dharma-Kun. Sebab, KPU sendiri memerlukan rekomendasi dari Bawaslu setelah dilakukan verikasi data.
"Melihat dari sisi proses, tahapan itu kan sudah kami buat dalam bentuk berita acara. Berita acara ini tentu sifatnya sah dan di dalam rapat pleno terbuka kemarin juga tidak ada keberatan dari pasangan calon maupun dari Bawaslu. Tentu sepanjang itu tidak ada yang mempersoalkan, maka itu sifatnya sah," kata Dody ditemui di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Untuk membuktikan polemik pencatutat NIK, Dody menjelaskan bahwa Bawaslu harus membuktikan sejumlah data bila ada yang memang ternyata tidak memberikan dukungan kepada Dharma-Kun.
Di sisi lain, KPU sendiri akan tetap melanjutkan proses pendaftaran paslon independen yang akan ditutup pada 19 Agustus mendatang, sekaligus penetapan Surat Keputusan (SK).
"Tahapan kan harus tetap berjalan. Tentu kami tunggu segera rekomendasi dari teman-teman Bawaslu DKI Jakarta seperti apa nanti," ujarnya.
Dody juga mengungkapkan bahwa masih terjadi kesalahan sistem dalam data NIK yang ada di laman infopemilu KPU. Sebab terjadi pencamputan antara verifikasi administrasi (vermin) dan verifikasi faktual (verfak).
"Jadi datanya itu tergabung ya, data verfikasi administrasi dengan verifikasi faktual. Ini yang kami berikan tadi masukan kepada KPU Pusat bahwa ini sebenarnya data (yang tercatut) sudah tidak memenuhi syarat (TMS)," kata Dody.
Menurutnya, di laman infopemilu ada beberapa data yang lolos dalam tahap verifikasi administrasi, tetapi tidak lolos tahap verifikasi faktual. Salah satu contoh data seperti itu ialah NIK anak Anies Baswedan, Mikail Azizi, yang dipastikan datanya tidak memenuhi syarat.
"Ada yang lolos vermin tapi enggak lolos verfak. Berarti dia tidak mendukung sebenarnya. Tapi verifikasi administrasinya lolos. Nah itu tercampur didalam info pemilu tersebut," ucapnya.
Akibat pencampuran data tersebut, Dody mengatakan kalau KPU Jakarta sudah mengonfirmasi ke KPU Pusat agar data yang muncul di infopemilu dibedakan.
Berita Terkait
-
Segini Kekayaan Dharma Pongrekun, Eks Jenderal Polri yang Jadi Cagub Independen Jakarta
-
Geger Pencatutan KTP Warga, KPU Tunggu Rekomendasi Bawaslu untuk Tentukan Nasib Dharma-Kun di Jakarta
-
KPU Benarkan NIK Anak Anies Dicatut, Tapi Minta Tanya Langsung ke Dharma-Kun Dapat Data dari Mana
-
Keanehan Dokumen Pendaftaran Dharma-Kun Maju Pilkada Jakarta: NIK Double hingga Warga Meninggal Dicatut
-
Catat! Ini Nomor Pengaduan Bila NIK Dicatut Untuk Cagub Independen Jakarta
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
Terkini
-
Siap-siap! Kemenhan Siapkan 4.000 ASN dari 49 Instansi Kementerian-Lembaga Ikuti Komcad Mulai April
-
Jelang Lebaran, Menpan RB Ingatkan ASN Jaga Integritas dan Tolak Bingkisan Gratifikasi
-
Mensos Gus Ipul Serahkan Santunan Duka pada 23 Prajurit TNI AL Korban Longsor Cisarua
-
Tak Ada Rencana Reshuffle Jelang Ramadan dan Lebaran, Pemerintah Lagi Fokus Lakukan Ini
-
DPR Setujui Hibah Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen, Apakah Ini Menguntungkan?
-
Menaker Yassierli: Perusahaan Wajib Bayar Upah Penuh Karyawan Selama WFA Lebaran 2026
-
Jaksa Ungkap Kemahalan Harga dalam Sidang Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek
-
Roy Suryo Cs akan Boyong Bonatua Silalahi Jadi Ahli Meringankan di Kasus Ijazah Jokowi
-
TP PKK Pusat Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Bireuen
-
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Refly Harun: Hasil Penelitian Roy Suryo 99,9 Persen Palsu