Suara.com - Media asal Singapura The Straits Times turut menyoroti aksi demo yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Dilihat dari situsnya, media tersebut mengatakan bahwa saham dan nilai tukar rupiah mengalami penurunan. Hal itu seiring dengan pengumuman Kepala Kepolisian Jakarta Pusat bahwa setidaknya 3.200 personel polisi dikerahkan di seluruh kota untuk mengantisipasi potensi bentrokan dalam aksi demo mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kelompok-kelompok protes berjanji untuk mengerahkan ribuan demonstran. Sidang parlemen Indonesia ditunda di tengah gelombang protes online dan aksi massa menentang perubahan elektoral yang dinilai menguntungkan aliansi Presiden Joko Widodo dan calon penggantinya, Prabowo Subianto.
Sekitar pukul 10 pagi waktu Jakarta, Wakil Ketua DPR mengumumkan bahwa sidang parlemen akan ditunda karena tidak memenuhi kuorum.
Kecaman publik ini muncul setelah pada 21 Agustus, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan cepat menyetujui rancangan undang-undang yang akan melemahkan putusan Mahkamah Konstitusi sehari sebelumnya. Putusan tersebut mempertahankan batasan usia dan memastikan partai-partai kecil tetap bisa bersaing dalam pemilihan regional pada bulan November.
Sejumlah selebriti dan penyanyi turut menyebarkan meme "peringatan darurat" dan tagar #KawalPutusanMK, yang menyerukan agar putusan Mahkamah Konstitusi dijaga.
Anggota DPR kini berupaya mengubah undang-undang agar memungkinkan putra bungsu Presiden Widodo yang berusia 29 tahun maju sebagai wakil gubernur daerah, sekaligus mengembalikan ambang batas yang memungkinkan sekutu-sekutu Prabowo dan Widodo untuk maju hampir tanpa pesaing dalam pemilihan di Jawa Tengah dan Jakarta.
Namun, rapat pleno akhirnya ditunda, dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa kuorum tidak tercapai.
Parlemen harus segera menyelesaikan undang-undang tersebut sebelum tenggat waktu 26 Juli untuk pencalonan dalam pemilu November mendatang.
Media tersebut juga mengeklaim bahwa aksi massa berdampak pada pasar keuangan Indonesia, di mana indeks saham acuan turun hingga 1 persen sebelum kembali menguat. Sementara itu, nilai rupiah melemah 0,5 persen terhadap dolar AS, menjadi mata uang berkinerja terburuk kedua di Asia.
Presiden Widodo, yang putra sulungnya akan dilantik sebagai wakil presiden pada bulan Oktober, berusaha meredam krisis ini.
"Kami menghormati kewenangan dan keputusan masing-masing lembaga negara," ujarnya dalam pidato yang disiarkan televisi pada 21 Agustus malam.
Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan ribuan pekerja akan melakukan aksi unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia untuk menentang revisi undang-undang yang diusulkan tersebut.
Sementara para anggota parlemen mendapat kritik karena mendorong perubahan ini, Mahkamah Konstitusi mendapat pujian luas di dunia maya, meskipun sebelumnya pada tahun 2023, pengadilan tersebut menjadi sasaran kritik saat menetapkan aturan usia yang memungkinkan putra Presiden maju sebagai wakil presiden.
Sebelum panel parlemen menyetujui rancangan undang-undang tersebut, sudah ada peringatan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati.
"Ini berbahaya bagi pemerintah," kata mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla dalam sebuah wawancara sebelum keputusan komite pada 21 Agustus.
Kalla, yang pernah mendampingi Widodo dalam masa jabatan lima tahun pertamanya, memperingatkan potensi kerusuhan.
"Misalkan ini menyebabkan krisis politik, di saat ekonomi kita juga sedang dalam kondisi sulit."
Berita Terkait
-
LIVE STREAMING: Pagar Jebol! Situasi Terkini Unjuk Rasa Menolak Pengesahan RUU Pilkada di Gedung DPR RI
-
Sempat Dilarang Kelompok Mahasiswa, Massa Berbaju Hitam Anarkis Jebol Pagar DPR RI: Hati-hati Provokasi
-
Ikut Aksi Kawal Putusan MK, Komika Bintang Emon Ungkap Alasan Ini
-
Turut Terbangkan Burung Garuda Berlatar Biru, Vindes Sindir Halus: Berubah atau Berulah?
-
Demo 'Peringatan Darurat' Diwarnai Ancaman ke Komika, Andovi: Saya Bangga
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat