Suara.com - Pada tanggal 20 Agustus 2024, sebuah channel YouTube mengunggah video dengan judul yang mengklaim bahwa Presiden Jokowi dituntut mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu memajukan negara.
Berikut narasi judul dalam unggahan tersebut: "BERITA TERKINI ~ TAK MAMPU BIKIN NEGARA MAJU, AKHIRNYA JOKOWI DI TUNTUT MUNDUR DARI JABATAN".
Selain judul dengan narasi bombastis, terdapat pula thumbnail dalam unggahan tersebut dengan narasi berikut: "MENGEJUTKAN! ISTANA TERKEPUNG MASSA SORAKAN PARA PENDEMO TURUNKAN JOKOWI MENCEKAM".
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ditemukan bahwa narasi dalam judul dan thumbnail tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan isi video yang sebenarnya.
Video tersebut hanya menampilkan cuplikan aksi demonstrasi yang tidak saling berkaitan, dan narator dalam video tersebut hanya membacakan ulang artikel yang diunggah di website hariandialog.co.id.
Artikel tersebut, yang berjudul “BEM SI Demo di Patung Kuda Arjuna: 12 Tuntutan Terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi” dan dipublikasikan pada tanggal 22 Juli 2024, membahas tentang 12 tuntutan BEM SI terhadap pemerintahan Presiden Jokowi sebagai hasil evaluasi dari 10 tahun kepemimpinannya.
12 tuntutan tersebut antara lain:
- Menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024.
- Menolak kembalinya dwifungsi TNI-Polri demi demokrasi Indonesia.
- Sahkan RUU perampasan aset dan RUU Masyarakat Adat.
- Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian.
- Tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati.
- Cabut PP No. 25 Tahun 2024 dan kaji ulang kebijakan hilirisasi nikel.
- Menuntut pemerintah untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek.
- Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan, dan sistem kesehatan.
- Cabut UU Tapera dan revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah.
- Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.
- Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia.
- Cabut dan revisi Permendikbud Nomor 2 tahun 2024 untuk dikembalikan substansi materialnya.
Berdasarkan fakta-fakta di atas, pernyataan bahwa Jokowi dituntut untuk mundur karena tidak mampu membuat negara maju adalah tidak benar dan termasuk dalam kategori konten yang dimanipulasi.
Berita Terkait
-
Revisi UU Pilkada Batal Disahkan DPR Hasil Gerakan Massa, Tapi Tetap Harus Waspada!
-
Polisi Bubarkan Massa Demonstran Di Depan Gedung DPR, Tembakan Gas Air Mata Berkali-kali
-
Baru Bilang Batal, Dasco Malah Bicara Kemungkinan RUU Pilkada Disahkan di Masa Mendatang
-
Cek Fakta: Aksi Mahasiswa Seret Jokowi dari Istana Berujung Ricuh, Benarkah?
-
Akhirnya! KPU Siapkan Draf Revisi PKPU Syarat Cakada Sesuai Putusan MK
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
-
Malam Minggu Spesial di Bundaran HI: Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499 Sambil Nonton Konser
-
Soroti Ketimpangan Distribusi MBG, Garuda Institute Dorong BGN Perkuat Akurasi Sasaran
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan
-
Resmi! Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta Gantikan Eko Patrio
-
GMNI Desak Pemerintah Hentikan Total Program Kopdes Merah Putih: Jangan Boroskan APBN
-
Kemenhan Akui 32 Peserta Hamil Sempat Ikut Latsarmil SPPI, Akhirnya Dipulangkan