Suara.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi tak akan hadir dalam pembukaan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (24/8/2024). Peran Jokowi nantinya diwakili oleh Wakil Presiden RI KH Maruf Amin.
Selain Maruf Amin, Jokowi juga hanya diwakili oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda.
"Ya mewakili pak Presiden nanti ada dua, yang pertama Wapres yang kedua Menkopolhukam," kata Huda saat dihubungi, Sabtu.
Huda menjelasakan, pada saat yang bersamaan Jokowi disebutnya sudah ada kegiatan lain, sehingga tak bisa hadir.
"Saat yang bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar pada 24-25 Agustus 2024. Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyerahkan kepada pengurus cabang partainya soal akan memimpin PKB lagi atau tidak dalam lima tahun ke depan.
"Pada dasarnya saya pasrah apapun yang menjadi pilihan-pilihan cabang PKB saya ikut tapi saya juga tidak berambisi karena menjadi Ketum itu adalah tugas berat yang bukan soal kepingin tapi soal tanggung jawab sehingga saya menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh DPC," kata Cak Imin ditemui di Bandara Soetta sebelum berangkat ke Bali, Jumat (23/8/2024).
Ia mengatakan, jika dirinya siap menghadapi apapun hasil evaluasi yang dilakukan dalam Muktamar.
"Tergantung apakah pertanggungjawaban saya selama 5 tahun ini diterima atau tidak. Titik evaluasinya bagaimana setelah itu ada satu forum yang namanya pandangan umum atas evaluasi lalu disitu nanti cabang-cabang se-Indonesia akan mengambil kesimpulan apakah lanjut atau tidak," ujarnya.
Baca Juga: Mulyono Nama Lahir Jokowi, Begini Hukum Mengganti Nama dalam Islam Menurut Ustaz Adi Hidayat
Sementara di sisi lain, ia mengatakan, dimulai malam ini dirinya akan melakukan musyawarah-musyawarah terutama dengan para Kiai dan Ulama untuk mempersiapkan Muktamar.
"Pada saat ini tentu saja yang paling penting niat baik sungguh-sungguh semua tantangan ke depan harus diatasi dengan kebersamaan soliditas solidaritas," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ini Artis-artis yang Ikut ke IKN Bareng Jokowi, Dapat Bayaran atau Cuma Undangan?
-
Gabungan Harta Keluarga Jokowi Tak Cukup Buat Beli Satu Private Jet Gulfstream
-
Mulyono Nama Lahir Jokowi, Begini Hukum Mengganti Nama dalam Islam Menurut Ustaz Adi Hidayat
-
Mewah! Harga Makanan Erina Gudono Setara Gaji Guru Honoror, Ternyata Ini Biaya Kuliah Istri Kaesang Pangarep
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Ekonom UGM: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Masuk Fase Ketidakpastian, Berisiko jika Dipaksakan Pindah
-
Singgung Nasib Bambang Tri hingga Jonan, Sobary Beberkan Cara Jokowi Matikan Karier Politik Lawan
-
Imigrasi Dalami Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian 320 WNA Terduga Sindikat Judi Online Internasional
-
Pakar Militer Minta Kemenhan RI Tak Asal Beli Kapal Tanpa Rudal, Sindir Tren Alutsista Ompong
-
Fix Tutup! Disparekraf DKI Cabut Izin B-Fashion dan The Seven Terkait Narkoba
-
Anggota DPRD Fakfak Digerebek Bersama Bidan Berstatus Istri Orang di Kamar Kos, Videonya Viral!
-
Satpol PP DKI Jaring 8 PPKS di Mampang Usai Viral Pengemis Padati Trotoar
-
Tuntutan 18 Tahun Nadiem Makarim Dinilai Wajar, MAKI Soroti Kerugian Negara Triliunan Rupiah
-
96 Persen Penduduk Tinggal di Wilayah Rawan Bencana, Kemendagri Dorong BPBD Lebih Adaptif dan Siaga
-
DPR RI Terima Dubes Thailand, Bahas Dampak Perang hingga Nasib Myanmar yang Di-blacklist ASEAN