Suara.com - Usulan gencatan senjata yang digaungkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 2 Juli lalu nampaknya mendapat kesepakatan dari Organisasi perjuangan Palestina, Hamas.
Hamas menyatakan sepakat dengan usulan gencatan senjata di Jalur Gaza versi Presiden AS Joe Biden, lantaran menganggap usulan baru yang diajukan Mesir dan Qatar tidak memuaskan.
"Hamas menegaskan kesiapannya menerapkan syarat-syarat yang telah disepakati pada 2 Juli demi kemaslahatan rakyat kami dan menghentikan agresi terhadap mereka," ucap seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya.
Terlebih, usulan gencatan senjata Biden telah disokong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut pejabat Hamas tersebut, Mesir dan Qatar sebagai mediator mengajukan usulan baru gencatan senjata itu pada pertemuan di Kairo, ibu kota Mesir. Namun, usulan itu tak memenuhi tuntutan mereka.
Ia menyatakan usulan terbaru gagal memenuhi tuntutan utama Hamas, yaitu gencatan senjata permanen dan penarikan penuh tentara Israel dari Jalur Gaza. Usulan baru itu juga justru akan "mempertahankan penjajahan Israel", kata dia.
Usulan terbaru yang mengakomodasi permintaan dari pihak Israel itu mengizinkan militer Israel tetap berada di Jalur Gaza dan mengendalikan Koridor Philadelphia sepanjang 14 kilometer di perbatasan Gaza-Mesir.
Setelah mengabari negara mediator bahwa Hamas tak menerima usulan baru itu, delegasi Hamas pun meninggalkan Kairo, demikian diungkapkan sang pejabat Hamas.
Sementara itu, media Israel KAN melaporkan bahwa delegasi negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan Israel juga telah kembali dari Kairo.
Baca Juga: Tragedi di Laut Johor, Kapal Perang Malaysia Tenggelam
Laporan tersebut mengutip pernyataan seorang pejabat Israel yang mengatakan bahwa peluang adanya kemajuan dalam negosiasi gencatan senjata di Gaza "tipis".
Sang pejabat juga mengatakan bahwa delegasi negosiasi belum berhasil mencapai kesepakatan terkait isu Koridor Philadelphia.
Pemimpin otoritas pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu dihujani kritik dari sejumlah kalangan karena tak kunjung menyepakati pertukaran tahanan dengan Hamas karena alasan politis.
Sementara negosiasi gencatan senjata terus berlangsung, korban agresi Israel di Jalur Gaza yang tak kunjung berhenti itu telah menembus angka 40 ribu jiwa, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak. [Antara].
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!
-
Anggota Brimob Aniaya Anak hingga Tewas di Tual, Menteri PPPA Turun Tangan: Sedang Koordinasi
-
Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas, Yusril: Sungguh di Luar Perikemanusiaan
-
Sound Horeg dan Perang Sarung Dilarang Keras Selama Ramadan di Ponorogo, Apa Sanksinya?
-
Berbagi Piring Persaudaraan, Kala Ribuan Orang Menyemut Jadi Keluarga Masjid Jogokariyan
-
Pelajar SMA Aceh Barat Dikeroyok Oknum TNI, Praktisi Hukum Desak Pengadilan Militer