Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan menaikkan anggaran untuk pemberantasan korupsi.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengapresiasi niat Prabowo ini. Sebab, dia menilai hal ini menunjukkan niat baik sang presiden terpilih dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi.
"KPK berharap Bapak Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi selama masa kepemimpinannya," kata Tessa kepada wartawan, Rabu (4/9/2024).
Meski begitu, dia menegaskan kenaikan anggaran ini tidak akan mempengaruhi independensi lembaga antirasuah dalam menangani perkara korupsi.
"Jadi jaminan itu tentunya tidak seperti kita menjaminkan sesuatu di bank. Ini hanya komitmen dari KPK dan tentunya kita sama-sama pahami saat ini sedang dilakukan seleksi calon pimpinan KPK," ujar Tessa.
"Kita juga berharap bahwa nanti akan terpilih pimpinan-pimpinan yang bisa memegang komitmen yang tadi sudah disampaikan ya. Bahwa perjalanan pemberantasan korupsi ke depan ini bisa meningkat dan lebih baik lagi," tambah dia.
Sebelumnya, Prabowo sempat membahas rencana anggaran negara yang akan dialokasikan untuk pemberantasan korupsi.
Hal itu dia sampaikan pada acara Apel Kader dan Penutupan Rapimnas Partai Gerindra yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama jajaran menteri dan petinggi partai politik.
"Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu," kata Prabowo di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).
Baca Juga: KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Sampai Selesai Pilkada 2024, KPU Jelaskan Aturannya
"Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika," tambah dia.
Berita Terkait
-
KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Sampai Selesai Pilkada 2024, KPU Jelaskan Aturannya
-
Unggah Foto Wawancara Pura-Pura Jokowi, Fedi Nuril: Akting Pejabat Lebih Bagus dari Saya
-
Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah, KPK Tak Ingin Kasus Korupsi Jadi Alat Menyerang Lawan Politik
-
Gugatan Terhadap Dewas KPK Ditolak PTUN, Nurul Ghufron Pasrah: Apapun Konsekuensinya Saya Hadapi
-
KPK Koordinasi dengan KPU soal Calon Kepala Daerah yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional