Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan menaikkan anggaran untuk pemberantasan korupsi.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengapresiasi niat Prabowo ini. Sebab, dia menilai hal ini menunjukkan niat baik sang presiden terpilih dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi.
"KPK berharap Bapak Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi selama masa kepemimpinannya," kata Tessa kepada wartawan, Rabu (4/9/2024).
Meski begitu, dia menegaskan kenaikan anggaran ini tidak akan mempengaruhi independensi lembaga antirasuah dalam menangani perkara korupsi.
"Jadi jaminan itu tentunya tidak seperti kita menjaminkan sesuatu di bank. Ini hanya komitmen dari KPK dan tentunya kita sama-sama pahami saat ini sedang dilakukan seleksi calon pimpinan KPK," ujar Tessa.
"Kita juga berharap bahwa nanti akan terpilih pimpinan-pimpinan yang bisa memegang komitmen yang tadi sudah disampaikan ya. Bahwa perjalanan pemberantasan korupsi ke depan ini bisa meningkat dan lebih baik lagi," tambah dia.
Sebelumnya, Prabowo sempat membahas rencana anggaran negara yang akan dialokasikan untuk pemberantasan korupsi.
Hal itu dia sampaikan pada acara Apel Kader dan Penutupan Rapimnas Partai Gerindra yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama jajaran menteri dan petinggi partai politik.
"Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu," kata Prabowo di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).
Baca Juga: KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Sampai Selesai Pilkada 2024, KPU Jelaskan Aturannya
"Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika," tambah dia.
Berita Terkait
-
KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Sampai Selesai Pilkada 2024, KPU Jelaskan Aturannya
-
Unggah Foto Wawancara Pura-Pura Jokowi, Fedi Nuril: Akting Pejabat Lebih Bagus dari Saya
-
Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah, KPK Tak Ingin Kasus Korupsi Jadi Alat Menyerang Lawan Politik
-
Gugatan Terhadap Dewas KPK Ditolak PTUN, Nurul Ghufron Pasrah: Apapun Konsekuensinya Saya Hadapi
-
KPK Koordinasi dengan KPU soal Calon Kepala Daerah yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan