Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan menaikkan anggaran untuk pemberantasan korupsi.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengapresiasi niat Prabowo ini. Sebab, dia menilai hal ini menunjukkan niat baik sang presiden terpilih dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi.
"KPK berharap Bapak Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi selama masa kepemimpinannya," kata Tessa kepada wartawan, Rabu (4/9/2024).
Meski begitu, dia menegaskan kenaikan anggaran ini tidak akan mempengaruhi independensi lembaga antirasuah dalam menangani perkara korupsi.
"Jadi jaminan itu tentunya tidak seperti kita menjaminkan sesuatu di bank. Ini hanya komitmen dari KPK dan tentunya kita sama-sama pahami saat ini sedang dilakukan seleksi calon pimpinan KPK," ujar Tessa.
"Kita juga berharap bahwa nanti akan terpilih pimpinan-pimpinan yang bisa memegang komitmen yang tadi sudah disampaikan ya. Bahwa perjalanan pemberantasan korupsi ke depan ini bisa meningkat dan lebih baik lagi," tambah dia.
Sebelumnya, Prabowo sempat membahas rencana anggaran negara yang akan dialokasikan untuk pemberantasan korupsi.
Hal itu dia sampaikan pada acara Apel Kader dan Penutupan Rapimnas Partai Gerindra yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama jajaran menteri dan petinggi partai politik.
"Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu," kata Prabowo di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).
Baca Juga: KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Sampai Selesai Pilkada 2024, KPU Jelaskan Aturannya
"Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika," tambah dia.
Berita Terkait
-
KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Sampai Selesai Pilkada 2024, KPU Jelaskan Aturannya
-
Unggah Foto Wawancara Pura-Pura Jokowi, Fedi Nuril: Akting Pejabat Lebih Bagus dari Saya
-
Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah, KPK Tak Ingin Kasus Korupsi Jadi Alat Menyerang Lawan Politik
-
Gugatan Terhadap Dewas KPK Ditolak PTUN, Nurul Ghufron Pasrah: Apapun Konsekuensinya Saya Hadapi
-
KPK Koordinasi dengan KPU soal Calon Kepala Daerah yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam
-
Dari Pencurian Ayam hingga Bentrok Jalanan: Mengapa Amuk Massa Terus Berulang?
-
Dari Made in Indonesia ke Made by Indonesia, Mendorong Produk Lokal Naik Kelas
-
Presiden Prabowo Diminta Segera Evaluasi Kinerja Mendag, Ada Apa?
-
Abdul Wahid Menunggu Vonis, Berharap Putusan Benar-benar Adil
-
Puluhan Tangki Tiap Musim Kemarau Tak Selesaikan Masalah, Warga Kemesu Minta Pencarian Sumber Air