Suara.com - Penerapan kabinet zaken di Indonesia seperti yang sedang diwacankan Prabowo Subianto dinilai memiliki implikasi yang kompleks. Di satu sisi, kabinet zaken dapat memberikan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Namun, di sisi lain, kabinet zaken juga dapat menimbulkan masalah dalam hal representasi dan akuntabilitas
Indonesia pernah menerapkan zaken kabinet ini di masa lalu. Yakni di masa demokrasi liberal pada tahun 1957 yang tidak lain adalah kabinet Djuanda.
Zaken kabinet sendiri adalah kabinet berbasis keahlian, diharapkan mampu membawa pemerintahan yang lebih profesional dengan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh sosok yang ahli di bidangnya.
Kabinet zaken memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penerapan kabinet zaken di Indonesia perlu mempertimbangkan konteks politik dan sosial yang ada.
Berikut keunggulan sistem Zaken Kabinet :
Dinilai Efisien
Para menteri yang dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi di bidangnya memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mereka dapat langsung bekerja tanpa perlu melalui proses negosiasi yang panjang dengan partai politik.
Lebih Stabil
Baca Juga: Prabowo Lantik 500 Komcad Di Banjarbaru Kalsel: Untuk Bantu Jaga IKN
Kabinet zaken cenderung lebih stabil dibandingkan kabinet koalisi yang seringkali diwarnai oleh perselisihan antar partai. Stabilitas ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Orientasi Pada Kepentingan Nasional
Kabinet zaken bisa lebih berorientasi pada kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok atau partai politik tertentu. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Menteri Punya Keahilan Spesifik
Para menteri yang dipilih berdasarkan keahliannya dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah yang kompleks, terutama di bidang ekonomi dan pembangunan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina