Arsjad Rasjid 'Dikudeta', Istana Tegaskan Tak Ada Cawe-cawe dari Presiden: Itu Urusan Internal Kadin

Suara.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak cawe-cawe dalam urusan internal Kamar Dahang dan Industri (Kadin) Indonesia. Jokowi disebut menghormati Kadin.

Pernyataan Ari tersebut menegaskan ihwal sikap Jokowi atas kisruh di internal Kadin. Diketahui kepemimpinan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dikudeta lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang memilih Anindya Bakrie secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin.

"Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin," kata Ari kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

"Tidak ada 'cawe-cawe' dari presiden. Itu urusan internal Kadin," sambung Ari.

Ari sekaligus menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas yang menyebut keputusan presiden (Keppres) terkait pemilihan ketua umum baru Kadin hasil Munaslub segera diproses.

"Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham," kata Ari.

Sebelumnya, Istana membenarkan adanya surat yang dikirimkan Arsjad Rasjid kepada Presiden Jokowi.

Surati Jokowi

Diketahui Arsjad menyurati Jokowi menyusul penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.

Baca Juga: Profil Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia yang 'Dikudeta' Anindya Bakrie

Ari mengatakan surat tersebut telah diterima Kementerian Sekretariat Negara.

"Hari Minggu, tanggal 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid," kata Ari.

Mesko sudah diterima, Ari menegaskan surat yang dikirimkm Arsjad tersebut belum diterima Jokowi.

"Surat tersebut posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke bapak presiden," kata Ari.

"Surat akan segera diproses lebih lanjut," sambungnya.

Sebelumnya Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan Munaslub Kadin yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum merupakan tindakan yang ilegal lantaran dinilai telah menyalahi anggaran dasar dan anggaran tumah tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.