Konflik Timur Tengah Tanpa Solusi, Peran PBB Dipertanyakan

Suara.com - Israel semakin membabi buta dalam serangan udara di wilayah Timur Tengah, seperti di Gaza Palestina dan sekarang di Lebanon dengan tujuan menyerang Hizbullah.

Namun banyak tokoh dunia mempertanyakan peran PBB untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, terutama yang melibatkan Israel, Jalur Gaza, Tepi Barat, Yerusalem, dan Lebanon Selatan.

Saat ini serangan demi serangan telah berlangsung tanpa solusi yang signifikan untuk menghentikannya.

Terkini, Israel semakin agresif menyerang kelompok perlawanan yang mendukung kemerdekaan Palestina, seperti Hamas di Gaza, Houthi di Yaman, dan Hizbullah di Lebanon selatan.

Menurut otoritas kesehatan Lebanon, sejak 23 September, aksi militer Israel telah menewaskan sedikitnya 492 orang, termasuk 35 anak-anak, dan melukai 1.645 orang.

Ribuan warga sipil terpaksa mengungsi. Di Gaza, lebih dari 41.400 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah terbunuh, dan lebih dari 95.800 orang terluka, dengan banyak yang mengungsi akibat bencana kemanusiaan yang diperparah oleh blokade Israel.

Di Tepi Barat, setidaknya 710 warga Palestina tewas, dengan hampir 5.700 lainnya terluka akibat serangan pasukan Israel.

Israel juga menyerang Pelabuhan Alhudaydah di Yaman, menewaskan tiga orang dan melukai 87 lainnya dalam serangan udara yang menyusul serangan drone Houthi.

Sementara itu, konflik juga berkecamuk di Rusia-Ukraina, di mana invasi Rusia menimbulkan jutaan pengungsi dan ketegangan global.

Baca Juga: Bencana Alam atau Ulah Manusia? Kebakaran Hutan Parah Landa Ibu Kota Ekuador

Sudan mengalami kekacauan akibat pertikaian internal yang telah mengakibatkan ribuan kematian dan pengungsi. Haiti juga terjebak dalam ketidakstabilan, dengan kekerasan geng yang merajalela dan krisis kemanusiaan.

Reaksi internasional datang dari berbagai negara. Meskipun ada seruan untuk gencatan senjata, pihak-pihak yang bertikai seperti Israel, Rusia, Ukraina, dan kelompok pendukungnya  terus melanjutkan serangan.

Banyak negara berharap PBB dapat memberikan solusi mengatasi konflik, namun efektivitasnya sering dipertanyakan di tengah kesulitan memberikan tekanan yang diperlukan.
 
Salah satu aktor internasional yang berperan penting dalam penyelesaian konflik adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945, setelah Piagam PBB ditandatangani di San Francisco oleh 50 negara pendiri, termasuk Indonesia.

PBB menggantikan Liga Bangsa-Bangsa sebagai badan internasional utama untuk menjaga perdamaian dunia, setelah Liga tersebut dianggap tidak efektif dalam mencegah Perang Dunia II yang dimulai pada tahun 1939. Liga Bangsa-Bangsa berhenti beroperasi secara resmi pada 18 April 1946.

Dalam sepekan ini, PBB menggelar Sidang Umum Ke-79. Setidaknya 133 kepala negara dan pemerintahan, tiga wakil presiden, 80 wakil perdana menteri, dan 45 menteri akan menghadiri acara yang berlangsung dari 24 hingga 30 September 2024.

Sidang Umum PBB diadakan setiap tahun di markas besarnya di New York, Amerika Serikat, dan kali ini mengusung tema "Tidak Meninggalkan Siapa pun: Bertindak Bersama untuk Kemajuan Perdamaian, Pembangunan Berkelanjutan, dan Martabat Manusia untuk Generasi Saat Ini dan Masa Depan." (Antara).