Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dikritik tidak berani naikan cukai rokok pada 2025 akibat ada kepentingan ekonomi. Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Prof. Hasbullah Thabrany menyampaikan bahwa menaikan harga cukai tidak akan mematikan industri rokok maupun petani tembakau.
Narasi tentang harga cukai rokok naik bisa berdampak buruk bagi industri dan petani, menurut Hasbullah, justru tidak berdasar.
"Memang faktanya di seluruh dunia, kenaikan cukai rokok tidak membunuh industri, tidak membunuh pekerja rokok, maupun petani tembakau. Tapi mengurangi konsumsi rokok dan tetap meningkatkan pendapatan cukai rokok buat negara," kata Hasbullah dalam diskusi media secara virtual, Kamis (3/10/2024).
Kenaikan cukai rokok pada akhirnya juga bisa meningkatkan penghasilan bagi negara, yang kemudian anggarannya bisa dimanfaatkan kembali untuk sistem kesehatan bagi masyarakat. Atau bisa pula dimanfaatkan untuk memberdayakan petani tembakau.
"Untuk dikembalikan, menyehatkan rakyatnya. Bukan digunakan untuk tujuan lain yang kurang produktif. Ini harus ada keberanian pemerintah," imbuhnya.
Hasbullah mengkritik, seharusnya pemerintah mencari jalan keluar dengan membuat harga rokok makin tidak terjangkau. Sehingga, dengan harga rokok makin mahal, harapannya membuat masyarakat perlahan mengurangi jumlah konsumsi rokoknya.
Sementara itu, terhadap petani tembakau, Hasbullah menyarankan pemerintah mendorong dan menyediakan lapangan pekerjaan baru.
"Pindah pekerjaan lain lebih menyehatkan, para petani tembakau supaya bisa tanam, bisnis lain supaya lebih menguntungkan, ekonomi lebih baik. Mereka bukan harus berjualan, berbisnis dalam rokok, mereka mencari uang untuk dapatkan penghasilan lebh baik untuk masa depan, pendidikan anaknya," ujarnya.
Hasbullah mengungkapkan bahwa rokok memang telah menjadi industri yang sangat besar di Indonesia. Bahkan salah satu penyumbang cukai terbanyak. Sehingga, tak heran banyak konflik kepentingan politik dalam menentukan regulasi untuk industri tersebut.
"Ada sebagian kecil orang, gak sampai 10 persen dari penduduk, yang merasa khawatir (cukai rokok naik). Itu pun sebetulnya terlalu dimanipulasi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pandji Usul Kaesang Ajak Semua Keluarga Pakai Rompi 'Putra Mulyono' tapi Warna Pink, Netizen: Tahanan Kejagung?
-
10 Nama Capim dan Cadewas KPK Dicap Produk Ilegal, MAKI Salahkan Jokowi, Kenapa?
-
Harga Ikat Pinggang Capai 2 Digit, Gaya Hedon Erina Gudono Kontras dengan Pakaian Jokowi: Gak Takut Dimarah Mertua?
-
Sebut Cuma Orang Gila Pinjamkan Jet Pribadi, Eks Pimpinan KPK Ini Ketawa Ngakak soal Istilah 'Nebeng' Kaesang, Kenapa?
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta