Suara.com - Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil survei terbarunya. Hasilnya sekitar 75 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang masa jabatannya berakhir.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, para responden ditanya, 'apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Jokowi?' Hasilnya 75 persen publik puas dengan kinerja Jokowi.
"Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi 75 persen," kata Burhanuddin dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Apabila dirinci sebanyak 15,04 persen masyarakat merasa sangat puas dan 59,92 persen masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi.
Kemudian, ada sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali, lalu ada 0,60 persen masyarakat yang tidak tahu/tidak menjawab.
Burhanudin memaparkan, salah satu yanh menjadi faktor naik turunnya kepuasan terhadap kinerja Presiden sangat dipengaruhi tingkat inflasi.
Ia lantas membandingkan angka inflasi yang berhasil dicatat di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi.
"Pertama, kita survei Oktober 2014 Pak Jokowi punya approval rating 64 persen bulan Januari 2015, terlihat ada semacam honey moon period, meski nggak terlalu tinggi. Beda dengan SBY pada November 2004 itu langsung 80 persen," ungkapnya.
Menurutnya, angka Jokowi tak setinggi SBY karena pertama, saat pertama dilantik Jokowi langsung menaikkan harga BBM.
Baca Juga: Melihat Capaian Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi Selama 10 Tahun Terakhir
"Jadi masa bulan madu dengan publik cepat selesai, kenaikan BBM punya dampak ke inflasi," katanya.
Dalam survei tersebut, Burhanuddin juga menampilkan tren inflasi yang berhasil dijaga di Bawah 5 persen di era kepemimpinan Jokowi sejak November 2014 hingga Agustus 2024.
Berdasarkan data tersebut, ada penurunan rata-rata angka inflasi tahun ke tahun (YoY) dari 5,14 persen di periode pertama Jokowi memimpin kemudian menjadi rata-rata 2,84 persen sampai akhir masa jabatan Jokowi.
Data inflasi tersebut kemudian juga dibandingkan dengan catatan inflasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada era SBY, angka inflasi tahun ke tahun (YoY) tercatat rata-rata di 9,90 persen pada periode pertama Presiden SBY dab di angka rata-rata 5,62 persen di periode kedua SBY.
Survei Indikator Politik memaparkan data soal kondisi ekonomi hingga penegakan hukum. Berikut hasil surveinya:
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT