Suara.com - Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil survei terbarunya. Hasilnya sekitar 75 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang masa jabatannya berakhir.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, para responden ditanya, 'apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Jokowi?' Hasilnya 75 persen publik puas dengan kinerja Jokowi.
"Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi 75 persen," kata Burhanuddin dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Apabila dirinci sebanyak 15,04 persen masyarakat merasa sangat puas dan 59,92 persen masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi.
Kemudian, ada sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali, lalu ada 0,60 persen masyarakat yang tidak tahu/tidak menjawab.
Burhanudin memaparkan, salah satu yanh menjadi faktor naik turunnya kepuasan terhadap kinerja Presiden sangat dipengaruhi tingkat inflasi.
Ia lantas membandingkan angka inflasi yang berhasil dicatat di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi.
"Pertama, kita survei Oktober 2014 Pak Jokowi punya approval rating 64 persen bulan Januari 2015, terlihat ada semacam honey moon period, meski nggak terlalu tinggi. Beda dengan SBY pada November 2004 itu langsung 80 persen," ungkapnya.
Menurutnya, angka Jokowi tak setinggi SBY karena pertama, saat pertama dilantik Jokowi langsung menaikkan harga BBM.
Baca Juga: Melihat Capaian Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi Selama 10 Tahun Terakhir
"Jadi masa bulan madu dengan publik cepat selesai, kenaikan BBM punya dampak ke inflasi," katanya.
Dalam survei tersebut, Burhanuddin juga menampilkan tren inflasi yang berhasil dijaga di Bawah 5 persen di era kepemimpinan Jokowi sejak November 2014 hingga Agustus 2024.
Berdasarkan data tersebut, ada penurunan rata-rata angka inflasi tahun ke tahun (YoY) dari 5,14 persen di periode pertama Jokowi memimpin kemudian menjadi rata-rata 2,84 persen sampai akhir masa jabatan Jokowi.
Data inflasi tersebut kemudian juga dibandingkan dengan catatan inflasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada era SBY, angka inflasi tahun ke tahun (YoY) tercatat rata-rata di 9,90 persen pada periode pertama Presiden SBY dab di angka rata-rata 5,62 persen di periode kedua SBY.
Survei Indikator Politik memaparkan data soal kondisi ekonomi hingga penegakan hukum. Berikut hasil surveinya:
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana