Intip Bocoran Sementara 13 Komisi DPR Lengkap dengan Mitranya, Ternyata Banyak Kementerian Dipecah

Suara.com - DPR RI berpeluang memiliki 13 komisi untuk periode 2024-2029. Hal itu menyusul usai DPR diduga telah menerima jumlah nomenklatur kementerian dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto ke depan.

Berdasarkan info yang diperoleh Suara.com, terdapat draf salinan yang menunjukan DPR RI akan mempunyai 13 Komisi lengkap ditulis dengan mitranya.

Draf salinan tersebut sudah berbentuk softcopy dan tercetak dengan warna hitam dan putih.

Kendati begitu, saat Suara.com mengkonfirmasi langsung Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, ia belum mau membenarkan perihal hal tersebut.

Ia menyebut jika semua masih dalam proses pematangan.

"Insyaaallah diumumkan Senin. Komposisi masih digodok," kata Adies kepada Suara.com, Kamis (10/10/2024).

Saat ditanya lebih jauh apakah draf salinan yang diperoleh Suara.com tersebut hanya bersifat sementara, Adies mengaku belum berani membenarkan.

"Sebelum diumumkan saya belum berani berandai andai, kita tunggu saja," pungkasnya.

Berikut draf salinan sementara jumlah komisi DPR dan mitranya;

Baca Juga: Menguak Pesan di Balik Momen Makan Malam Bersama: Jokowi Ingin Tepis Kabar Tolak PDIP Gabung ke Prabowo?

Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri,dan Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III
Penegakan Hukum
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV
Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V
Infrastruktur dan Perhubungan
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI
Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)