Suara.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) berisiko jadi proyek mangkrak akibat memakan terlalu banyak keuangan negara. Pakar Sosiologi Perkotaan dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, Sulfikar Amir bahkan menyebut kalau IKN berisiko bernasib sama seperti proyek pembangunan wisma atlet Hambalang.
"IKN ini bisa menjadi Hambalang skala besar, super Hambalang. Karena bangunan-bangunan belum jadi dan saat ini biaya perawatannya aja ya untuk bangunan yang sudah ada di sana, belum jadi pun itu sebesar Rp1,3 triliun per tahun," ungkap Sulfikar, dikutip suara.com dari podcast bersama Bambang Widjojanto, Minggu (13/10/2024).
Menurut Sulfikar, bangunan yang sudah ada di IKN, seperti Istana Negara dan Istana Garuda, harus dirawat dengan baik agar tidak rusak akibat korosi. Selain itu, bangunan yang masih dalam proses juga dilanjutkan hingga selesai. Dia juga menyarankan agar pemerintah sebaiknya tidak perlu membuat bangunan baru.
"Jangan menambah (pembangunan baru), selesaikan apa yang sudah dibangun supaya bisa dipakai," sarannya.
Agar pembangunan IKN tidak sia-sia, Presiden terpilih Prabowo Subianto dianjurkan untuk lebih dulu lakukan audit seluruh proses pembangunan. Termasuk mengecek catatan pengeluaran biaya yang sudah dihabiskan.
"Apakah benar-benar dihabiskan secara real, secara sepantasnya. Kemudian berapa besar biaya yang dibutuhkan lagi untuk menyelesaikan apa yang sudah dibangun," ujar Sulfikar.
Apabila sudah ada bangunan yang bisa dipakai, dia menyarankan untuk digunaka dengan berbagai antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurutnya IKN memang belum ideal ditemoati sebagai ibu kota, tapi paling tidak, bangunan yang sudah jadi bisa dimanfaatkan.
Namun dia juga mempertanyakan komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mau selesaikan IKN secepatnya. Sebab, pembangunan IKN sendiri tidak masuk akan dilakukan pertama kali oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Adanya (program) makan siang gratis, kemudian TBC, lalu bangun sekolah dan lainnya, program-program yang menurut saya sangat realistis, sangat dibutuhkan," tuturnya.
Baca Juga: Tak Paham Cara Bangun Kota, Sosiolog Kritik Ambisi Jokowi Soal IKN Berakhir Antiklimaks
Berita Terkait
-
Sarat Kepentingan, Kapolri Listyo Sigit Diminta Turun Tangan Selidiki Pemecatan Ipda Rudy Soik oleh Polda NTT
-
IKN Ancam Timbulkan Konflik Antara Pendatang dengan Warga Lokal? Sosiolog: Sejarah Berulang
-
Waduh, Ambisi Jokowi Bangun IKN Disamakan Dengan Junta Militer Myanmar
-
Sosiolog Ungkap Kegagalan Jokowi Dalam Membangun IKN: Meniadakan Demokrasi
-
Tak Paham Cara Bangun Kota, Sosiolog Kritik Ambisi Jokowi Soal IKN Berakhir Antiklimaks
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah