Suara.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto resmi melantik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).
Dalam Keputusan Presiden yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, Rini Widyantini diangkat sebagai Menteri PANRB Periode Tahun 2024-2029. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No. 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Pada kesempatan tersebut, Rini Widyantini mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Rini Widyantini bersama 47 Menteri dan 5 Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih saat mengucap sumpah jabatan.
Acara Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024-2029 diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian diikuti para tamu undangan yang hadir. Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut para Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024-2029; Ketua MPR RI Ahmad Muzani; Ketua DPR RI Puan Maharani; Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin; Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto; Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo; serta para pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
Berita Terkait
-
Jadi Menteri PAN-RB, Rini Widyantini Ternyata Setia Koleksi Yamaha Mio Tahun 2006
-
Mengenal Menpan RB yang Baru, Rini Widyantini, dari Birokrat hingga Memimpin Reformasi Birokrasi
-
Ketidakramahan Pelayanan Publik di Indonesia bagi Masyarakat Prasejahtera
-
Tandatangani MoU, KPK dan Kemenpan RB Sepakat Ringkas Birokrasi dengan Penggunaan Aplikasi
-
Dosen dalam Birokrasi, Dilema Masuk Kelas atau Rapat dan Tugas Administrasi
Terpopuler
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- 5 Sepatu Lari yang Nyaman untuk Jalan Jauh, Sol Empuk Bisa Buat Traveling
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
Pilihan
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
Terkini
-
Geliat Musik Keras di Magnumotion Loud Fest, dari Hijaber hingga Aksi Cadas Seringai
-
Kadet Mundur Diduga karena Hijab, DPR: Aturan Unhan Tidak Melarang!
-
Tolak Perfect Woman Syndrome: Saatnya Perempuan Hidup Realistis dan Merdeka
-
Update Gempa NTT: Korban Meninggal Tembus 100 Orang, Luka Berat Tak Tertolong
-
Gugat Dosa Struktural Negara, FIAD Nyatakan Indonesia Darurat Keadilan
-
Hadir di Coinfest Asia 2026, COIN Tegaskan Komitmen Bangun Ekosistem Aset Digital Tepercaya
-
Terima Audiensi Masyarakat Pati yang Tolak Demo, DPR: Tak Harus Selalu Turun ke Jalan
-
Meski Tidak Ditandatangani Direktur Penyidikan, Surat Penahanan Febrie Adriansyah Tetap Sah
-
Tim Hukum Febrie Adriansyah Sebut Sangkaan Kejagung 'Imajinatif', Dasar Hukumnya Dipertanyakan
-
Naskah Kuno hingga Keris Pusaka Ludes di Desa Adat Sade, Pemerintah Siapkan Rencana Pemulihan Total