Suara.com - Presiden Prabowo Subianto libatkan lima tokoh perempuan sebagai Menteri dalam Kabinet Merah Putih. Keterwakilan perempuan dalam kabinet tersebut hanya 10,4 persen dari total 48 menteri yang ditunjuk Prabowo.
Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan menteri perempuan era Presiden Joko Widodo periode pertama 2014-2019. Pada saat itu, Jokowi menunjuk sembilan tokoh perempuan menjadi menteri dari total 34 Kementerian pada masanya. Sehingga keterwakilan perempuan pada saat itu sekitar 26,4 persen. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dalam sejarah kabinet Indonesia.
Meski begitu, Jokowi beberapa kali merombak kabinetnya. Sehingga pada akhir masa jabatannya di periode kedua hanya tersisa 4 menteri perempuan.
Kini, keterlibatan perempuan dalam kabinet pemerintah kembali bertambah menjadi lima orang. Berikut daftar serta peran para menteri perempuan tersebut.
1. Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Diketahui bahwa Sri Mulyani telah menjabat sebagai Menkeu sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada Mei 2010, Sri Mulyani sempat berhenti sebagai Menku karena terpilih sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dia menjadi orang Indonesia pertama yang memegang posisi tersebut. Kemudian, saat Jokowi memenangkan Pilpres 2014, Sri Mulyani ditarik kembali ke Indonesia untuk kembali jadi Menkeu.
Jabatan itu pun telah dia emban selama sepuluh tahun berturut-turut dan berlanjut pada pemerintaha Prabowo saat ini.
2. Arifatul Choiri Fauzi
Presiden Prabowo menetapkan Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggantikan I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada era Jokowi. Arifatul sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU).
Pada masa kampanye Pilpres 2024, Arifatul merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Kini, dia menjabat sebagai Menteri PPPA dan bertanggun jawab atas segala penanganan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Meutya Hafid
Prabowo mengubah nama Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Posisi menteri itu pun diberikan kepada Meutya Hafid yang sebelumnya menjabat Ketua Komisi 1 DPR RI.
Ditunjuk sebagai menteri, Meutya menggantikan Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada era Jokowi.
Berita Terkait
-
Jadi Kontroversi usai jadi Menko Prabowo, Yusril Kini Ralat Ucapan soal Tragedi 98 Bukan Kasus HAM Berat, Apa Katanya?
-
Kekayaan Natalius Pigai, Menteri Prabowo yang Minta Anggaran Kementerian HAM Rp 20 Triliun Lebih
-
Jejak Karier Rini Widyantini, Menteri PANRB Kabinet Prabowo yang Jadi PNS Sejak 1997
-
Pesan untuk Presiden Prabowo: Semoga Swasembada Pangan Bukan Sekadar Angan
-
Kekayaan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan yang Tajir Melintir hingga Kalahkan Harta Sri Mulyani
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP