Suara.com - Saifullah Yusuf mengungkapkan fokus utama program dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Salah satu fokus utamanya adalah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar lebih akurat. Gus Ipul bersama wakilnya, Agus Jabo Priono akan memacu secara maksimal untuk perihal verifikasi dan validasi kelayakan data.
"Kami tadi sudah sedikit berdiskusi, yang pertama tadi verifikasi dan validasi data. Kami akan konsolidasi termasuk dengan kabupaten, kota agar DTKS itu lebih akurat," tutur Gus Ipul di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat pada Selasa, (22/10/2024).
Oleh karena itu, Gus Ipul mengajak agar masyarakat turut aktif melaporkan kepada Kemensos jika ada tetangganya yang meninggal dunia atau mungkin tidak layak menerima bansos. Hal itu, kata Gus Ipul, melalui platform yang telah disediakan Kemensos.
Selain itu, Gus Ipul dan Agus Jabo juga akan fokus memperbaiki kebijakan tentang tata kelola lembaga kesejahteraan sosial (LKS). Hal ini melihat kasus pelecehan dan kekerasan pada anak yang banyak terjadi. Misalnya, yang teranyar, kasus pelecehan di panti asudah di Kota Tangerang.
"Berdasarkan kasus yang di Tangerang itu dan juga kasus-kasus lain yang diinfokan KPAI kepada kami, maka kami berusaha berkonsolidasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang ada," ujar Gus Ipul.
Lebih jauh Gus Ipul menyebut, dari temuan-tmuan yang ada LKS berdiri tanpa izin dari pemerintah. Dengan begitu, Gus Ipul menegaskan bahwa perizinan merupakan hal mutlak yang tidak boleh dielakan. Dia pun tak segan untuk menjatuhkan sanksi tegas bagi LKS yang tak memiliki izin. Salah satu sanksi yang bisa diberikan adalah penutupan LKS.
"Kepada yang sudah berdiri itu akan kami tata ulang, kami akan melakukan verifikasi, kami pastikan sekali lagi bahwa mereka beroperasi, memiliki izin dan bekerja dengan benar," tukasnya.
Berita Terkait
-
Estafet Kepemimpinan Reformasi Birokrasi: Rini dan Purwadi Fokus pada Program Prioritas Presiden
-
Purwadi Arianto Resmi Dilantik Menjadi Wakil Menteri PANRB
-
Dari 34 Jadi 46 Kementerian, Kabinet Gemoy Prabowo Dinilai Tak Lincah Dan Boros
-
Banjir Kota Tebing Tinggi, Kemensos Langsung Salurkan Berbagai Bantuan
-
Hadirkan Tata Kelola yang Baik, Gus Ipul Terima Penghargaan JBMB Emas dari Pemprov Jatim
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Prabowo: Setiap Kali Mau Berantas Korupsi, Kelompok 'Garong' Serang Balik Pakai Kerusuhan
-
Di Istiqlal, MUI Ingatkan Perusak Lingkungan Adalah Kejahatan Besar di Mata Al-Qur'an
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim