Suara.com - Saifullah Yusuf mengungkapkan fokus utama program dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Salah satu fokus utamanya adalah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar lebih akurat. Gus Ipul bersama wakilnya, Agus Jabo Priono akan memacu secara maksimal untuk perihal verifikasi dan validasi kelayakan data.
"Kami tadi sudah sedikit berdiskusi, yang pertama tadi verifikasi dan validasi data. Kami akan konsolidasi termasuk dengan kabupaten, kota agar DTKS itu lebih akurat," tutur Gus Ipul di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat pada Selasa, (22/10/2024).
Oleh karena itu, Gus Ipul mengajak agar masyarakat turut aktif melaporkan kepada Kemensos jika ada tetangganya yang meninggal dunia atau mungkin tidak layak menerima bansos. Hal itu, kata Gus Ipul, melalui platform yang telah disediakan Kemensos.
Selain itu, Gus Ipul dan Agus Jabo juga akan fokus memperbaiki kebijakan tentang tata kelola lembaga kesejahteraan sosial (LKS). Hal ini melihat kasus pelecehan dan kekerasan pada anak yang banyak terjadi. Misalnya, yang teranyar, kasus pelecehan di panti asudah di Kota Tangerang.
"Berdasarkan kasus yang di Tangerang itu dan juga kasus-kasus lain yang diinfokan KPAI kepada kami, maka kami berusaha berkonsolidasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang ada," ujar Gus Ipul.
Lebih jauh Gus Ipul menyebut, dari temuan-tmuan yang ada LKS berdiri tanpa izin dari pemerintah. Dengan begitu, Gus Ipul menegaskan bahwa perizinan merupakan hal mutlak yang tidak boleh dielakan. Dia pun tak segan untuk menjatuhkan sanksi tegas bagi LKS yang tak memiliki izin. Salah satu sanksi yang bisa diberikan adalah penutupan LKS.
"Kepada yang sudah berdiri itu akan kami tata ulang, kami akan melakukan verifikasi, kami pastikan sekali lagi bahwa mereka beroperasi, memiliki izin dan bekerja dengan benar," tukasnya.
Berita Terkait
-
Estafet Kepemimpinan Reformasi Birokrasi: Rini dan Purwadi Fokus pada Program Prioritas Presiden
-
Purwadi Arianto Resmi Dilantik Menjadi Wakil Menteri PANRB
-
Dari 34 Jadi 46 Kementerian, Kabinet Gemoy Prabowo Dinilai Tak Lincah Dan Boros
-
Banjir Kota Tebing Tinggi, Kemensos Langsung Salurkan Berbagai Bantuan
-
Hadirkan Tata Kelola yang Baik, Gus Ipul Terima Penghargaan JBMB Emas dari Pemprov Jatim
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi