Suara.com - Saifullah Yusuf mengungkapkan fokus utama program dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Salah satu fokus utamanya adalah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar lebih akurat. Gus Ipul bersama wakilnya, Agus Jabo Priono akan memacu secara maksimal untuk perihal verifikasi dan validasi kelayakan data.
"Kami tadi sudah sedikit berdiskusi, yang pertama tadi verifikasi dan validasi data. Kami akan konsolidasi termasuk dengan kabupaten, kota agar DTKS itu lebih akurat," tutur Gus Ipul di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat pada Selasa, (22/10/2024).
Oleh karena itu, Gus Ipul mengajak agar masyarakat turut aktif melaporkan kepada Kemensos jika ada tetangganya yang meninggal dunia atau mungkin tidak layak menerima bansos. Hal itu, kata Gus Ipul, melalui platform yang telah disediakan Kemensos.
Selain itu, Gus Ipul dan Agus Jabo juga akan fokus memperbaiki kebijakan tentang tata kelola lembaga kesejahteraan sosial (LKS). Hal ini melihat kasus pelecehan dan kekerasan pada anak yang banyak terjadi. Misalnya, yang teranyar, kasus pelecehan di panti asudah di Kota Tangerang.
"Berdasarkan kasus yang di Tangerang itu dan juga kasus-kasus lain yang diinfokan KPAI kepada kami, maka kami berusaha berkonsolidasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang ada," ujar Gus Ipul.
Lebih jauh Gus Ipul menyebut, dari temuan-tmuan yang ada LKS berdiri tanpa izin dari pemerintah. Dengan begitu, Gus Ipul menegaskan bahwa perizinan merupakan hal mutlak yang tidak boleh dielakan. Dia pun tak segan untuk menjatuhkan sanksi tegas bagi LKS yang tak memiliki izin. Salah satu sanksi yang bisa diberikan adalah penutupan LKS.
"Kepada yang sudah berdiri itu akan kami tata ulang, kami akan melakukan verifikasi, kami pastikan sekali lagi bahwa mereka beroperasi, memiliki izin dan bekerja dengan benar," tukasnya.
Berita Terkait
-
Estafet Kepemimpinan Reformasi Birokrasi: Rini dan Purwadi Fokus pada Program Prioritas Presiden
-
Purwadi Arianto Resmi Dilantik Menjadi Wakil Menteri PANRB
-
Dari 34 Jadi 46 Kementerian, Kabinet Gemoy Prabowo Dinilai Tak Lincah Dan Boros
-
Banjir Kota Tebing Tinggi, Kemensos Langsung Salurkan Berbagai Bantuan
-
Hadirkan Tata Kelola yang Baik, Gus Ipul Terima Penghargaan JBMB Emas dari Pemprov Jatim
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik