Suara.com - Saifullah Yusuf mengungkapkan fokus utama program dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Salah satu fokus utamanya adalah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar lebih akurat. Gus Ipul bersama wakilnya, Agus Jabo Priono akan memacu secara maksimal untuk perihal verifikasi dan validasi kelayakan data.
"Kami tadi sudah sedikit berdiskusi, yang pertama tadi verifikasi dan validasi data. Kami akan konsolidasi termasuk dengan kabupaten, kota agar DTKS itu lebih akurat," tutur Gus Ipul di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat pada Selasa, (22/10/2024).
Oleh karena itu, Gus Ipul mengajak agar masyarakat turut aktif melaporkan kepada Kemensos jika ada tetangganya yang meninggal dunia atau mungkin tidak layak menerima bansos. Hal itu, kata Gus Ipul, melalui platform yang telah disediakan Kemensos.
Selain itu, Gus Ipul dan Agus Jabo juga akan fokus memperbaiki kebijakan tentang tata kelola lembaga kesejahteraan sosial (LKS). Hal ini melihat kasus pelecehan dan kekerasan pada anak yang banyak terjadi. Misalnya, yang teranyar, kasus pelecehan di panti asudah di Kota Tangerang.
"Berdasarkan kasus yang di Tangerang itu dan juga kasus-kasus lain yang diinfokan KPAI kepada kami, maka kami berusaha berkonsolidasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang ada," ujar Gus Ipul.
Lebih jauh Gus Ipul menyebut, dari temuan-tmuan yang ada LKS berdiri tanpa izin dari pemerintah. Dengan begitu, Gus Ipul menegaskan bahwa perizinan merupakan hal mutlak yang tidak boleh dielakan. Dia pun tak segan untuk menjatuhkan sanksi tegas bagi LKS yang tak memiliki izin. Salah satu sanksi yang bisa diberikan adalah penutupan LKS.
"Kepada yang sudah berdiri itu akan kami tata ulang, kami akan melakukan verifikasi, kami pastikan sekali lagi bahwa mereka beroperasi, memiliki izin dan bekerja dengan benar," tukasnya.
Berita Terkait
-
Estafet Kepemimpinan Reformasi Birokrasi: Rini dan Purwadi Fokus pada Program Prioritas Presiden
-
Purwadi Arianto Resmi Dilantik Menjadi Wakil Menteri PANRB
-
Dari 34 Jadi 46 Kementerian, Kabinet Gemoy Prabowo Dinilai Tak Lincah Dan Boros
-
Banjir Kota Tebing Tinggi, Kemensos Langsung Salurkan Berbagai Bantuan
-
Hadirkan Tata Kelola yang Baik, Gus Ipul Terima Penghargaan JBMB Emas dari Pemprov Jatim
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM