Suara.com - Anggota DPR Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya dipilih sebagai Ketua Komisi XIII yang membidangi reformasi regulasi dan bidang HAM. Hal itu sebagaimana ditetapkan oleh Wakil Ketua DPR Adies Kadir di Ruang Rapat Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Nantinya Willy akan memimpin komisi baru DPR RI tersebut ditemani empat wakil ketua mereka masing-masing yakni Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDIP, Dewi Asmara dari Fraksi Golkar, Sugiat Santoso dari Fraksi Gerindra, Rinto Subekti dari Fraksi Demokrat.
"Apakah nama-nama pimpinan komisi XIII dapat disetujui untuk ditetapkan?" ujar Adies saat rapat pengambilan keputusan.
"Setuju," kata anggota Komisi XIII yang hadir.
Adapun usai penetapan Adies menyampaikan, jika Komisi XIII memang diisi oleh para senior.
"Ya jadi emang Komisi XIII ini kalau saya liat komposisinya kebanyakan yang sudah senior-senior tadi saya sampaikan keliatannya para negarawan di legislatif kebanyakan mengisi posisi di Komisi XIII," ujarnya.
Sementara dari segi pimpinan, kata dia, Willy dipercaya karena dianggap handal.
"Dan tadi pimpinan juga kita lihat pak Willy yang kita tahu cukup handal selama memimpin di badan legislasi kemarin. Dan begitu juga pimpinan-pimpinan yang lain. Komposisi kita lihat senior ya, PDIP ada pak Hugo ada pak Yasonna ada Ahmad Basarah, di Golkar ada Ginanjar. Jadi di Gerindra juga banyak para senior," katanya.
"Jadi memang di sini para komisi ini memang komisi yang membawahi tentang regulasi reformasi, regulasi ya aturan-aturan regulasi tentang aturan-aturan kemudian juga di sini, HAM ada di sana," imbuhnya.
Adapun nantinya Komisi XIII akan bermitra dengan Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, kemudian juga keimigrasian hingga BNPT.
"Dan mitra kerjanya ada kementerian hukum ham kemudian ada juga kementerian imigrasi dan kemasyarakatan. Kemudian sekretaris negara juga ada di sana, BNPT juga ada di sana tertoris," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kualitas Gibran jadi "Ban Serep" Prabowo Disoal Gegara Banyak Orang Jokowi di Kabinet: Banyak Titipan Kayak Daycare
-
Diultimatum Mahfud MD Gegara Salahgunakan Stempel Kementerian, Yandri Susanto Diadukan ke Prabowo: Pak Masak Begini?
-
Nyelekit! Bagi-bagi Makan Siang Gratis di Hari Ketiga jadi Wapres, Aksi Gibran Dicap Tiru Jokowi: Like Father Like Son
-
Koar-koar soal Moral Politik, Surya Paloh Bongkar Alasan Tolak Jatah Menteri Prabowo: Koalisi Tak Harus Dapat Porsi
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada
-
Gus Ipul Ajak ASN Kemensos Turun Ground Check DTSEN
-
Kisah Dokter Diaspora Terobos Sekat Birokrasi demi Misi Kemanusiaan di Sumatra
-
Sarmuji Luruskan Fatsun Politik Fraksi Golkar: Bukan Larang Kritik Prabowo-Gibran, Tapi Ada Etikanya
-
Respons Keluhan Warga, Kemensos Libatkan YLKI Awasi Penonaktifan BPJS PBI
-
Niat Gasak HP ASN di Tengah Gemerlap Imlek di Bundaran HI, Pria Paruh Baya Diciduk
-
Geledah Rumah di Ciputat, KPK Sita Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar Terkait Kasus Bea Cukai
-
Ancaman Bagi Koruptor! Gibran Ingin Aset Hasil Judol Hingga Korupsi Disita, Apa Kata Pukat UGM?
-
Penumpang LRT Jabodebek Usul Penambahan Gerbong Khusus Wanita Guna Cegah Pelecehan
-
Hasto PDIP Tegaskan Bencana Adalah Teguran atas Kebijakan Masa Lalu, Harus Evaluasi Total!