Suara.com - Presiden Prabowo Subianto langsung berhadapan dengan masalah kedaulatan kurang sepekan setelah dilantik, setelah sebuah kapal penjaga pantai China diketahui masuk ke perairan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Selama sepekan ini, tepatnya pada 21 Oktober dan 24 Oktober, kapal Penjaga Pantai China CCG 5402 harus diusir oleh dua kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) karena masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin.
Kapal China itu disebut mengganggu kapal ekplorasi Pertamina yang sedang melakukan survei di sekitar Kepulauan Natuna, demikian dilaporkan Sealight, lembaga yang memantau pelanggaran-pelanggaran maritim oleh kapal-kapal China di dunia.
Direktur Sealight, Ray Powell, mengatakan bukan tidak mungkin aksi kapal China itu adalah bentuk uji nyali, untuk mengetes respons Prabowo yang dilantik pada 20 Oktober kemarin.
"Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, baru saja dilantik pada 20 Oktober. Meski dua peristiwa ini tidak berkaitan, tetapi penting dicatat bahwa China sering mengetes pemimpin baru sebuah negara," analisis Powell.
Ia menambahkan bahwa uji nyali dari Beijing itu adalah cara untuk mengintimidasi, secara halus tapi agresif, agar Jakarta gentar.
Sementara di dalam negeri, pengusaha dan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti via X mendesak Prabowo agar segera memberikan respons tegas, "untuk hal ini tidak boleh terulang lagi."
Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari Istana dan Kementerian Luar Negeri. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono sedang menghadiri Konferensi BRICS di Kazar Russia, yang juga diikuti oleh Presiden China, Xi Jin Ping.
Sementara pada Kamis pagi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin diketahui menerima Duta Besar Tiongkok, Wang Lutong di Jakarta.
Baca Juga: Laut China Selatan: Diplomasi Kalem Jokowi dan Harapan Tegas untuk Prabowo
Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan pertemuan itu membahas tentang peluang kerja sama di bidang pertahanan.
Menhan Sjafrie juga menyampaikan keinginannya, agar Indonesia dan China ke depan dapat kembali menggelar latihan militer bersama.
Latihan militer bersama Indonesia - China sendiri dihentikan pada 2015 silam, karena adanya sengketa di Laut Natuna Utara yang diklaim oleh Tiongkok.
China: Itu wilayah kami!
Sementara dilansir dari South China Morning Post, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan kapal penjaga pantai China sedang melakukan patroli di wilayah kedaulatan Tiongkok saat insinden itu terjadi.
"Kapal penjaga pantai China melakukan patroli rutin di perairan yang berada di bawah yuridiksi China, sesuai dengan hukum internasional dan hukum dalam negeri China," tegas Lin, Kamis.
Berita Terkait
-
Tiba di Magelang, Presiden Prabowo Spontan Nongol dari Sunroof Maung Sapa Warga
-
Aksi Kamisan Perdana Era Presiden Prabowo di Seberang Istana, Ini Harapan Sumarsih
-
Makan Bergizi Gratis dari Prabowo Meluncur 2 Januari 2025, Siapa Saja Penerimanya?
-
Kasih Lirikan Tajam, Cara Mayor Teddy Tegur Rizky Irmansyah saat Pelantikan Tuai Sorotan
-
Naik Pesawat Kepresidenan, Prabowo Susul Para Menteri ke Akmil Magelang
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Pemerintah Kaji Program Work from Mal, APBI Sebut Sejalan dengan Tren Kerja Fleksibel
-
KSAD Bongkar Ada Upaya Sabotase, Lepas Baut Jembatan Bailey di Wilayah Bencana
-
Lebih Rendah dari Bekasi dan Karawang, Buruh Desak Pramono Anung Revisi UMP Jakarta
-
Panglima TNI Respons Pengibaran Bendera GAM: Jangan Ganggu Pemulihan Bencana
-
Said Iqbal Protes Polisi Blokade Aksi Buruh ke Istana, Singgung Cara Militeristik
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara Dihentikan, Ini Penjelasan KPK
-
John Kenedy Apresiasi Normalisasi Sungai di Wilayah Bencana, Pemulihan Bisa Lebih Cepat
-
Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi