Suara.com - Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan, atas permintaan Ukraina, untuk membahas dugaan pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia.
Menurut Perwakilan Tetap Swiss untuk PBB yang saat ini menjabat sebagai Ketua DK PBB, pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (30/10) setelah pukul 15.00 waktu setempat (19:00 GMT).
"Ukraina mengajukan permintaan ini dengan dukungan dari AS, Prancis, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Slovenia, dan Malta," kata Perwakilan Tetap Swiss.
Sebelumnya, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, telah meminta diadakannya pertemuan pada Kamis (31/10) untuk membahas pengiriman senjata dari negara-negara Barat ke Ukraina dan dampaknya terhadap kemungkinan penyelesaian damai dalam krisis Ukraina.
Selama kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Pyongyang pada 18-19 Juni lalu, Rusia dan Korea Utara menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif yang baru.
Perjanjian tersebut menyatakan bahwa jika salah satu pihak diserang oleh negara manapun atau beberapa negara dan berada dalam kondisi perang, pihak lainnya akan segera memberikan bantuan militer dan bantuan lainnya dengan segala cara yang dimiliki, sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB serta hukum yang berlaku di Rusia dan Korea Utara.
Di samping itu, berdasarkan Pasal 8, kedua pihak sepakat untuk membuat mekanisme guna melakukan kegiatan bersama dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan mereka untuk mencegah perang serta menjaga perdamaian dan keamanan regional dan internasional.
Sebelumnya, saat ditanya mengenai kemungkinan melibatkan personel militer Korea Utara dalam operasi militer khusus, Putin menegaskan bahwa Rusia "tidak meminta siapapun" untuk membantu dan bahwa pengiriman pasukan "tidak diperlukan."
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menekankan bahwa kerjasama militer antara Rusia dan Korea Utara tidak melanggar norma hukum internasional. Ia menyebut kekhawatiran di Korea Selatan mengenai laporan pengiriman personel militer Korea Utara ke Rusia sebagai "berita palsu dan sensasi." (Antara)
Baca Juga: Tujuh Negara Besar di Dunia Beri Peringatan ke Israel
Berita Terkait
-
Korut Tuduh Korsel Kirim Drone Penyebar Propaganda ke Pyongyang
-
10 Tahun Jokowi, Diplomasi Luar Negeri Indonesia Tuai Sukses: Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
-
Siap Perang? Korea Utara Peringatkan Serangan Tanpa Ampun Jika Drone Korea Selatan Kembali Menyusup
-
Rusia 'Angkut Tentara Bayaran' dari Korea Utara ke Medan Tempur, Kata Militer Ukraina
-
Tujuh Negara Besar di Dunia Beri Peringatan ke Israel
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Terkini
-
Jadi Saksi, Rocky Gerung Sebut Jokowi Kewalahan Hadapi Isu Ijazah Palsu
-
Dipanggil Komisi III DPR, Kapolresta-Kajari Sleman Siap Beberkan Kasus Jambret Secara Menyeluruh
-
Viral Es Gabus Johar Baru Dikira Pakai Busa Kasur, Polisi Akui Salah Simpulkan dan Minta Maaf
-
Jadi Saksi Ahli di Kasus Ijazah Jokowi, Rocky Gerung: Ijazahnya Asli, Orangnya yang Palsu!
-
Tok! DPR Sahkan Adies Kadir sebagai Hakim MK, Gantikan Inosentius Samsul
-
Eks Wamenaker Noel Beri Peringatan ke Purbaya, KPK: Bisa Jadi Misinformasi di Masyarakat
-
Durhaka! Anak di Lombok Tega Bakar Ibu Kandung, Jasadnya Dibuang di Tumpukan Sampah
-
DPR Ubah Agenda Paripurna, Masukkan Penetapan Adies Kadir sebagai Calon Hakim MK
-
Jelang Diperiksa Polisi, Rocky Gerung akan Jelaskan Metodologi Penelitian Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Bawa HP dan Google Drive, Ahok Siap Buka-bukaan di Sidang Korupsi Pertamina Rp285 T