MKMK Tegaskan Arsul Sani Tak Terbukti Palsukan Ijazah Doktoral

Suara.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akhirnya menjawab polemik yang berminggu-minggu memenuhi ruang publik. Dalam putusan yang dibacakan di Jakarta, Kamis, MKMK menegaskan bahwa Hakim Konstitusi Arsul Sani tidak terbukti melakukan pemalsuan ijazah doktoral seperti tuduhan yang belakangan menyeruak.

"Hakim terduga (Arsul Sani) tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip integritas dalam Sapta Karsa Hutama," ujar Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna, sebagaimana tercantum dalam laman resmi MK.

Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan panjang sejak MKMK menggelar rapat klarifikasi pada 20 Oktober 2025 dan meregistrasi laporan resmi pada 7 November 2025.

Namun, MKMK menegaskan sejak awal bahwa mereka bukan lembaga yang berwenang menguji keaslian sebuah ijazah.

Ridwan Mansyur, Sekretaris MKMK, menjelaskan bahwa majelis tidak memiliki kapasitas untuk mengesahkan atau membatalkan ijazah mana pun.

Meski begitu, keabsahan dokumen pendidikan doktoral tetap menjadi aspek penting dalam menilai apakah Arsul melanggar prinsip etik Sapta Karsa Hutama.

Oleh karena itu, meski tidak menilai perkara pidana, MKMK tetap “meminjam” parameter unsur delik pemalsuan dokumen dalam hukum pidana.

Bukan untuk menentukan kejahatan, melainkan untuk menimbang apakah tindakan Arsul pantas dikategorikan sebagai perbuatan tercela.

Arsul Diminta Menunjukkan Ijazah dan Ia Datang dengan Membawanya

Dalam sidang pemeriksaan pada 12 November, Arsul hadir langsung dan menunjukkan dokumen ijazahnya kepada majelis.

Baca Juga: Babak Baru Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Polisi Gelar Perkara Khusus, Nasib Roy Suryo Cs Ditentukan

Ridwan menilai langkah itu sebagai sikap terbuka yang penting, apalagi di tengah sorotan publik.

Tak hanya kepada MKMK, Arsul juga membuka dokumen tersebut ke publik dalam konferensi pers pada 17 November.

MKMK mencatat sikap tersebut sebagai “isyarat positif”—terutama karena tuduhan menyangkut kredibilitas seorang hakim konstitusi.

Majelis juga mempertimbangkan fakta bahwa Arsul benar-benar menghadiri wisuda doktoralnya di Collegium Humanum Warsaw Management University di Warsawa, Polandia, pada Maret 2023.

"Bahwa dokumen ijazah sebagai bukti kelulusan pendidikan doktoral hakim terduga yang diberikan oleh Collegium Humanum adalah dokumen bersifat otentik/asli. Dengan kata lain, dari perspektif dokumen ijazah sebagai objek persoalannya, Majelis Kehormatan tidak menemukan adanya pemalsuan dokumen berupa ijazah pendidikan doktoral yang dilakukan oleh hakim terduga maupun tindakan hakim terduga yang menggunakan dokumen palsu, seolah-olah asli/sejati untuk memenuhi persyaratan dalam mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi," kata Ridwan.

Ada Disertasi, Ada Korespondensi, dan Ada Bimbingan Akademik

Anggota MKMK Yuliandri juga memaparkan temuan lain yang menguatkan kesimpulan majelis: Arsul tercatat memiliki pengajuan penelitian disertasi dan korespondensi pembimbingan dengan supervisornya.

Bukti-bukti ini mengonfirmasi adanya proses akademik yang berjalan.

"Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk meragukan proses penelitian yang dilakukan oleh hakim terduga dalam rangka memenuhi syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor dari Collegium Humanum telah dilakukannya secara patut dan layak," kata Yuliandri.

Kesimpulan MKMK: Tuduhan Tidak Terbukti

Berdasarkan seluruh fakta, MKMK menyimpulkan bahwa tuduhan pemalsuan ijazah doktoral terhadap Arsul Sani tidak terbukti dalam konteks penegakan Sapta Karsa Hutama. Arsul dinyatakan tidak melanggar etik sebagai hakim konstitusi.