Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini menyinggung nasib para pekerja media massa yang terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK imbas dari adanya platform media asing misalnya media sosial.
Hal itu disampaikan Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Awalnya, Amelia mengapresiasi Komdigi mengawasi platform media asing seperti TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, dan lainnya. Pasalnya, kata dia, platform media asing telah mengubah lanskap dunia media di Indonesia.
"Saat ini, masyarakat sudah beralih ke platform digital atau media sosial dan kondisi ini mengakibatkan penurunan pengguna dan pendapatan iklan bagi media mainstream/konvensional," kata Amelia.
Ia mengatakan, akibat adanya hal itu media massa lokal mengalami penurun pendapat dari iklan. Adanya hal itu akan berdampak pula pada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi para pekerja media.
"Akibat situasi ini menciptakan persaingan yang tidak imbang yang berdampak pada masalah finansial. Perlu kita ketahui ada sekitar 23.000 pekerja media yang kehilangan pekerjaan atau di PHK. Ini perlu diselamatkan," ujarnya.
Apalagi, kata dia, kondisi diperparah dengan platform media asing seperti diberikan keleluasaan.
"Di sisi lain, platform digital asing ini mendapatkan keleluasaan dalam banyak hal dari segi regulasi, biaya, dan pajak dibandingkan dengan media lokal, yang harus mematuhi serangkaian aturan ketat untuk melindungi nilai-nilai lokal," katanya.
Untuk itu, ia pun melemparkan pertanyaan kepada Menkomdigi Meutya Hafid soal rencana pihaknya mengatasi ketimpangan aturan yang membuat media massa lokal kesulitan.
"Dan adakah upaya untuk menerapkan kebijakan yang dapat mengurangi beban regulasi yang berat pada media nasional? Kemudian, Langkah konkret apa yang akan diambil Komdigi untuk melindungi tenaga kerja di sektor media mainstream? Karena media ini tetap harus hidup secara profesi, ekonomi dan industri untuk menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Selain itu, kita harus memastikan platform digital asing turut berkontribusi terhadap ekonomi nasional," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bermarkas di Ruko Bekasi, Begini Peran 15 Tersangka Kasus Bisnis Judol Pegawai Komdigi: 3 Orang Pengendali
-
Soal Berantas Judol, Curhatan Menkomdigi Meutya Hafid Deg-degan Dengar Sikap Prabowo
-
Nyambi Jaga Situs Demi Raup Cuan Rp8,5 M, Menkomdigi Meutya Hafid Belum Pecat Anak Buah Pembeking Bisnis Judol, Kenapa?
-
Perlakuan Polisi Gunduli Gunawan Sadbor Diprotes Netizen: Kok Pegawai Komdigi Bekingi Judol Gak Dibotakin?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
-
Makna Bendera Bulan Bintang Aceh dan Sejarahnya
-
Antara Kesehatan Publik dan Ekonomi Kreatif: Adakah Jalan Tengah Perda KTR Jakarta?
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi
-
Mendagri: Libatkan Semua Pihak, Pemerintah Kerahkan Seluruh Upaya Tangani Bencana Sejak Awa
-
Seorang Pedagang Tahu Bulat Diduga Lecehkan Anak 7 Tahun, Diamuk Warga Pasar Minggu
-
Banjir Ancam Produksi Garam Aceh, Tambak di Delapan Kabupaten Rusak
-
Simalakama Gaji UMR: Jaring Pengaman Lajang yang Dipaksa Menghidupi Keluarga
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa