Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini menyinggung nasib para pekerja media massa yang terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK imbas dari adanya platform media asing misalnya media sosial.
Hal itu disampaikan Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Awalnya, Amelia mengapresiasi Komdigi mengawasi platform media asing seperti TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, dan lainnya. Pasalnya, kata dia, platform media asing telah mengubah lanskap dunia media di Indonesia.
"Saat ini, masyarakat sudah beralih ke platform digital atau media sosial dan kondisi ini mengakibatkan penurunan pengguna dan pendapatan iklan bagi media mainstream/konvensional," kata Amelia.
Ia mengatakan, akibat adanya hal itu media massa lokal mengalami penurun pendapat dari iklan. Adanya hal itu akan berdampak pula pada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi para pekerja media.
"Akibat situasi ini menciptakan persaingan yang tidak imbang yang berdampak pada masalah finansial. Perlu kita ketahui ada sekitar 23.000 pekerja media yang kehilangan pekerjaan atau di PHK. Ini perlu diselamatkan," ujarnya.
Apalagi, kata dia, kondisi diperparah dengan platform media asing seperti diberikan keleluasaan.
"Di sisi lain, platform digital asing ini mendapatkan keleluasaan dalam banyak hal dari segi regulasi, biaya, dan pajak dibandingkan dengan media lokal, yang harus mematuhi serangkaian aturan ketat untuk melindungi nilai-nilai lokal," katanya.
Untuk itu, ia pun melemparkan pertanyaan kepada Menkomdigi Meutya Hafid soal rencana pihaknya mengatasi ketimpangan aturan yang membuat media massa lokal kesulitan.
"Dan adakah upaya untuk menerapkan kebijakan yang dapat mengurangi beban regulasi yang berat pada media nasional? Kemudian, Langkah konkret apa yang akan diambil Komdigi untuk melindungi tenaga kerja di sektor media mainstream? Karena media ini tetap harus hidup secara profesi, ekonomi dan industri untuk menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Selain itu, kita harus memastikan platform digital asing turut berkontribusi terhadap ekonomi nasional," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bermarkas di Ruko Bekasi, Begini Peran 15 Tersangka Kasus Bisnis Judol Pegawai Komdigi: 3 Orang Pengendali
-
Soal Berantas Judol, Curhatan Menkomdigi Meutya Hafid Deg-degan Dengar Sikap Prabowo
-
Nyambi Jaga Situs Demi Raup Cuan Rp8,5 M, Menkomdigi Meutya Hafid Belum Pecat Anak Buah Pembeking Bisnis Judol, Kenapa?
-
Perlakuan Polisi Gunduli Gunawan Sadbor Diprotes Netizen: Kok Pegawai Komdigi Bekingi Judol Gak Dibotakin?
Terpopuler
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Dompet Penarik Rejeki Warna Apa? Ini Pilihan agar Kamu Beruntung sesuai Shio dan Feng Shui
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
Film Pesta Babi Viral, Haedar Nashir Wanti-wanti soal Dominasi Politik di Papua
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
APJII: Penetrasi Internet Indonesia 2026 Capai 81,72 Persen, Jawa Masih Mendominasi
-
RS Sumber Waras Bantah Rawat Selebgram Ansy Jan De Vries usai Diduga jadi Korban Begal
-
Pemindahan Ibu Kota Negara Masih Tunggu Keppres, Pakar Desak Pemerintah Segera Tetapkan Arah Jelas
-
Kondisi Masih Rawan, Pemerintah Terus Siaga Soal WNI Ditahan Israel
-
Imigrasi Palopo Terapkan 90 Persen Layanan Digital, Pemohon Paspor Makin Dimudahkan
-
Usai dari DPR, Prabowo Dijadwalkan Hadir ke Pameran Pengusaha Minyak
-
Ahmad Bahar Tegaskan Damai dengan GRIB Jaya Tak Berlaku untuk Kasus Putrinya
-
Dosen UPN Veteran Yogyakarta Dinonaktifkan Usai Dilaporkan Terkait Kasus Kekerasan Seksual