Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini menyinggung nasib para pekerja media massa yang terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK imbas dari adanya platform media asing misalnya media sosial.
Hal itu disampaikan Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Awalnya, Amelia mengapresiasi Komdigi mengawasi platform media asing seperti TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, dan lainnya. Pasalnya, kata dia, platform media asing telah mengubah lanskap dunia media di Indonesia.
"Saat ini, masyarakat sudah beralih ke platform digital atau media sosial dan kondisi ini mengakibatkan penurunan pengguna dan pendapatan iklan bagi media mainstream/konvensional," kata Amelia.
Ia mengatakan, akibat adanya hal itu media massa lokal mengalami penurun pendapat dari iklan. Adanya hal itu akan berdampak pula pada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi para pekerja media.
"Akibat situasi ini menciptakan persaingan yang tidak imbang yang berdampak pada masalah finansial. Perlu kita ketahui ada sekitar 23.000 pekerja media yang kehilangan pekerjaan atau di PHK. Ini perlu diselamatkan," ujarnya.
Apalagi, kata dia, kondisi diperparah dengan platform media asing seperti diberikan keleluasaan.
"Di sisi lain, platform digital asing ini mendapatkan keleluasaan dalam banyak hal dari segi regulasi, biaya, dan pajak dibandingkan dengan media lokal, yang harus mematuhi serangkaian aturan ketat untuk melindungi nilai-nilai lokal," katanya.
Untuk itu, ia pun melemparkan pertanyaan kepada Menkomdigi Meutya Hafid soal rencana pihaknya mengatasi ketimpangan aturan yang membuat media massa lokal kesulitan.
"Dan adakah upaya untuk menerapkan kebijakan yang dapat mengurangi beban regulasi yang berat pada media nasional? Kemudian, Langkah konkret apa yang akan diambil Komdigi untuk melindungi tenaga kerja di sektor media mainstream? Karena media ini tetap harus hidup secara profesi, ekonomi dan industri untuk menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Selain itu, kita harus memastikan platform digital asing turut berkontribusi terhadap ekonomi nasional," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bermarkas di Ruko Bekasi, Begini Peran 15 Tersangka Kasus Bisnis Judol Pegawai Komdigi: 3 Orang Pengendali
-
Soal Berantas Judol, Curhatan Menkomdigi Meutya Hafid Deg-degan Dengar Sikap Prabowo
-
Nyambi Jaga Situs Demi Raup Cuan Rp8,5 M, Menkomdigi Meutya Hafid Belum Pecat Anak Buah Pembeking Bisnis Judol, Kenapa?
-
Perlakuan Polisi Gunduli Gunawan Sadbor Diprotes Netizen: Kok Pegawai Komdigi Bekingi Judol Gak Dibotakin?
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi