Suara.com - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi, Sp OT, menilai program pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi.
Menurutnya, inisiatif tersebut dapat memberikan akses kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat.
Adib mengingatkan, pemerintah perlu perhatikan beberapa hal sebelum melaksanakan program tersebut, terutama mengenai jumlah tenaga kesehatan juga ketersediaan alat medis.
Dia mengambil contoh dari Jepang yang telah lebih dulu menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan bagi penduduknya. Dalam pelasanaannya bahkan masih teridentifikasi sejumlah masalah.
"Seperti kurangnya standar yang seragam untuk informasi hasil pemeriksaan kesehatan, kurangnya platform terpadu untuk menyimpan dan berbagi informasi, pengelolaan data informasi mengenai bayi dan siswa secara terpisah atau tidak terpadu, manajemen informasi dan pendidikan kesehatan dari bayi hingga pekerja dan lansia belum dilakukan," ungkap Adib lewat keterangan tertulisnya, Rabu (6/11/2024).
Agar masalah serupa tidak terjadi di Indonesia, Adib merekomendasikan hal-hal berikut kepada pemerintah:
- Menjamin ketersediaan tenaga medis yang kompeten dan peralatan yang memadai di setiap fasilitas kesehatan.
- Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis untuk meningkatkan keahlian dalam deteksi dini penyakit.
- Memastikan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan.
- Memperluas cakupan program ke daerah-daerah terpencil dan masyarakat marginal.
- Menambahkan jenis pemeriksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program.
- Melakukan kampanye sosialisasi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.
- Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
- Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Memaksimalkan fungsi dan manfaat aplikasi SATU Sehat dari Kementerian Kesehatan RI sebagai platform yang mengelola data pemeriksaan kesehatan seumur hidup terpadu untuk memantau pemeliharaan dan sarana promosi kesehatan.
- Sosialisasi pada masyarakat untuk memanfaatkan Personal Health Record (rekam medis individu) yang berisi informasi kesehatan.
Sebagai organisasi profesi dokter, Adib menyatakan IDI siap menjadi mitra strategi pemerintah dan berkolaborasi untuk memastikan keberhasilan program ini untuk mewujudkan Indonesia yang sehat.
Menurutnya, program pemeriksaan kesehatan gratis itu akan berdampak positif bagi masyarakat, seperti deteksi dini penyakit, peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan, dan mengurangi beban pembiayaan penyelenggaraan pengobatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Dirikan Biodigister Komunal, Pramono Harap Warga Jakarta Kelola Limbah Sendiri
-
Pramono Setujui SMAN 71 Gelar Pembelajaran Tatap Muka Senin Depan: Yang Mau Daring Boleh
-
Rekam Jejak Arsul Sani: Hakim MK yang Dilaporkan karena Ijazah Doktor Palsu, Ini Profil Lengkapnya
-
Geger Tudingan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Kampus di Polandia Diselidiki Otoritas Antikorupsi
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online
-
Berakhir di Tangan Massa, Komplotan Copet Bonyok Dihajar Warga di Halte TransJakarta Buaran
-
IUP Raja Ampat Terbit Sebelum Bahlil Lahir, Pakar: Pencabutan 4 Izin Langkah Tepat
-
Karnaval SCTV di Jember: Pesta Hiburan yang Ikut Menghidupkan Ekonomi Lokal
-
Tak Mau Renovasi! Ahmad Sahroni Pilih Robohkan Rumah Usai Dijarah Massa, Kenapa?