Suara.com - Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Rabu memecat Menteri Keuangannya yang suka memberontak, Christian Lindner, yang menandakan kehancuran bagi koalisi tiga partai meskipun Scholz dapat tetap berada di pemerintahan minoritas.
Langkah tersebut dilakukan setelah perseteruan sengit selama berminggu-minggu yang mengguncang pemerintahan koalisi antara Partai Sosial Demokrat pimpinan Scholz, Partai Demokrat Bebas pimpinan Lindner, dan Partai Hijau.
Scholz memecat menteri keuangannya selama pertemuan penting para tokoh senior dari ketiga partai yang berbeda ideologi di kantor kanselir, kata juru bicara Scholz, Steffen Hebestreit kepada AFP.
Kantor kanselir menjadwalkan konferensi pers pada pukul 20.15 GMT, dan Lindner mengumumkan pernyataan kepada media segera setelahnya, yang akan diikuti oleh politisi Partai Hijau.
Pengamat fiskal, Lindner, telah mengusulkan reformasi besar-besaran untuk menghidupkan kembali ekonomi Jerman yang bermasalah yang ditentang oleh kedua partai lainnya, dan telah lama menggoda untuk melepaskan koalisi yang tidak bahagia tersebut.
Ia telah berulang kali memperingatkan tentang "musim gugur yang penuh keputusan" karena pembicaraan anggaran yang sulit telah menanti.
Wakil Kanselir Robert Habeck dari Partai Hijau telah memperingatkan bahwa pemilihan presiden AS, kesulitan ekonomi Jerman, dan perang Ukraina dan Timur Tengah menjadikan ini "waktu terburuk bagi pemerintah untuk gagal".
Harian Bild melaporkan bahwa pada hari Rabu ia memberi tahu partai-partai lain bahwa pembicaraan beberapa hari terakhir telah menunjukkan tidak ada cukup titik temu mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan.
Lindner berpendapat bahwa kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS telah membuat perubahan ekonomi menjadi lebih mendesak.
Baca Juga: Jerman Kecam Keras Seruan Menteri Israel untuk 'Usir' Warga Palestina dari Gaza
Surat kabar itu menambahkan bahwa Lindner telah menyarankan agar partai-partai memilih pemilihan baru pada awal tahun 2025, tetapi Scholz telah menolak usulan tersebut.
Jika dikonfirmasi, ini akan menunjukkan bahwa Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau akan berusaha untuk tetap berkuasa sebagai pemerintahan minoritas hingga pemilihan yang dijadwalkan pada bulan September 2025.
Berita Terkait
-
Kisah Inspiratif Perempuan Indonesia Sukses di Perusahaan Teknologi Jerman, Siap Ikuti Langkahnya?
-
Tujuh Negara Besar di Dunia Beri Peringatan ke Israel
-
Pengalaman Sri Mulyani Mendaki Gunung Tidar di Akmil Magelang: Agak Ngos-ngosan!
-
Prabowo Minta Sri Mulyani Pelototi Penggunaan APBN Demi Rakyat
-
Jerman Kecam Keras Seruan Menteri Israel untuk 'Usir' Warga Palestina dari Gaza
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!
-
Mirip-mirip One Piece, Wibu Jogja Sebut Penguasa Saat Ini Menindas Rakyat Kecil