Suara.com - Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Rabu memecat Menteri Keuangannya yang suka memberontak, Christian Lindner, yang menandakan kehancuran bagi koalisi tiga partai meskipun Scholz dapat tetap berada di pemerintahan minoritas.
Langkah tersebut dilakukan setelah perseteruan sengit selama berminggu-minggu yang mengguncang pemerintahan koalisi antara Partai Sosial Demokrat pimpinan Scholz, Partai Demokrat Bebas pimpinan Lindner, dan Partai Hijau.
Scholz memecat menteri keuangannya selama pertemuan penting para tokoh senior dari ketiga partai yang berbeda ideologi di kantor kanselir, kata juru bicara Scholz, Steffen Hebestreit kepada AFP.
Kantor kanselir menjadwalkan konferensi pers pada pukul 20.15 GMT, dan Lindner mengumumkan pernyataan kepada media segera setelahnya, yang akan diikuti oleh politisi Partai Hijau.
Pengamat fiskal, Lindner, telah mengusulkan reformasi besar-besaran untuk menghidupkan kembali ekonomi Jerman yang bermasalah yang ditentang oleh kedua partai lainnya, dan telah lama menggoda untuk melepaskan koalisi yang tidak bahagia tersebut.
Ia telah berulang kali memperingatkan tentang "musim gugur yang penuh keputusan" karena pembicaraan anggaran yang sulit telah menanti.
Wakil Kanselir Robert Habeck dari Partai Hijau telah memperingatkan bahwa pemilihan presiden AS, kesulitan ekonomi Jerman, dan perang Ukraina dan Timur Tengah menjadikan ini "waktu terburuk bagi pemerintah untuk gagal".
Harian Bild melaporkan bahwa pada hari Rabu ia memberi tahu partai-partai lain bahwa pembicaraan beberapa hari terakhir telah menunjukkan tidak ada cukup titik temu mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan.
Lindner berpendapat bahwa kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS telah membuat perubahan ekonomi menjadi lebih mendesak.
Baca Juga: Jerman Kecam Keras Seruan Menteri Israel untuk 'Usir' Warga Palestina dari Gaza
Surat kabar itu menambahkan bahwa Lindner telah menyarankan agar partai-partai memilih pemilihan baru pada awal tahun 2025, tetapi Scholz telah menolak usulan tersebut.
Jika dikonfirmasi, ini akan menunjukkan bahwa Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau akan berusaha untuk tetap berkuasa sebagai pemerintahan minoritas hingga pemilihan yang dijadwalkan pada bulan September 2025.
Berita Terkait
-
Kisah Inspiratif Perempuan Indonesia Sukses di Perusahaan Teknologi Jerman, Siap Ikuti Langkahnya?
-
Tujuh Negara Besar di Dunia Beri Peringatan ke Israel
-
Pengalaman Sri Mulyani Mendaki Gunung Tidar di Akmil Magelang: Agak Ngos-ngosan!
-
Prabowo Minta Sri Mulyani Pelototi Penggunaan APBN Demi Rakyat
-
Jerman Kecam Keras Seruan Menteri Israel untuk 'Usir' Warga Palestina dari Gaza
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Bantah Isu Fitnah, Kementan Bongkar Borok Proyek Fiktif Rp27 Miliar: 'Ada Bukti dan Pengakuan'
-
Jenderal Kepercayaan Xi Jinping Diduga Bocorkan Senjata Nuklir China ke CIA
-
Kasus Suami Bela Istri Jadi Tersangka, Dua Belah Pihak Sepakat Tempuh Restorative Justice
-
Korban Longsor di Cisarua Bandung Barat Capai 17 Orang, 6 Jenazah Masih Diidentifikasi
-
Buka Raker Bareng Kapolri, Ketua Komisi III DPR Bedah 7 Lini Transformasi Reformasi Polri
-
Laporkan Stabilitas Kamtibmas 2025, Kapolri Singgung Agustus Kelabu Saat Rapat Bereng Komisi III
-
KPK Panggil Bos Maktour dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
-
Maling Nekat Diduga Bongkar 200 Meter Trotoar Jalan Raya Cilincing Demi Curi Kabel PJU
-
Menteri PPPA Tegas Soal MBG: Hak Anak yang Tak Boleh Dilanggar
-
Mendagri Dorong Percepatan Relokasi Warga dan Penguatan Tata Ruang Pascabencana Longsor