Suara.com - Polisi meringkus delapan tersangka terkait sindikat judi online (judol) jaringan Kamboja yang bermarkas di sebuah rumah mewah, kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.
Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M Syahduddi mengatakan, kedelapan orang ini merupakan pihak yang membuat alias menyediakan rekening untuk praktik perjudian. Penangkapan terhadap para tersangka itu dilakukan oleh polisi di tempat-tempat berbeda.
Syahduddi mengatakan, mulanya petugas menciduk 4 tersangka, pada Kamis, (7/11/2024). Kemudian petugas melakukan pengembangan, hingga akhirnya menciduk 4 tersangka lainnya, hari ini.
“Delapan tersangka yakni RS, DAP, Y, ME, RF, RH, AR, dan RD,” kata Syahduddi saat dikonfirmasi, Jumat (8/11/2024).
Syahduddi membeberkan jika kasus ini terbagi menjadi tiga klaster tersangka. Tersangka utama RS berperan mengatur pengumpulan dan pengiriman buku rekening ke Kamboja.
Kemudian klaster peserta, yaitu warga yang menyewakan rekening mereka untuk digunakan dalam transaksi judol.
Selanjutnya, ada klaster pejaring, penjaring peserta yang bertugas merekrut warga untuk menyewakan rekeningnya.
Dalam aksinya, tersangka RS menjadi warga yang mau membuka rekening atas nama mereka untuk digunakan sebagai penampungan uang deposito judol.
Setelahnya, RS mengirimkan rekening ponsel dan aplikasi e-banking ke Kamboja, tempat di mana rekening tersebut digunakan sebagai penampungan transaksi judi online oleh operator yang juga warga negara Indonesia.
RS telah melakukan aksi ini sejak tahun 2022 silam. Selama beroperasi, RS telah mengirimkan lebih dari 1.081 resi pengiriman dengan tiap pengiriman terdapat dua handphone dengan dua aplikasi e-banking.
Disinyalir RS telah mengirim sebanyak 4.324 rekening yang digunakan untuk praktik judol dengan nilai perputaran uang yang diperkirakan mencapai Rp21 miliar per hari.
Dalam kasus ini, delapan tersangka dijerat pasal berlapis. Di antaranya Pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana dengan sanksi pidana penjara 4 tahun dan denda Rp4 miliar, kemudian Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.
Berita Terkait
-
Raup Rp8,5 M, Roy Suryo Geram Ulah Pegawai Komdigi Bekingi Judol: Kalau Gak Dibayar Dibinasakan, Memang Jahat Banget!
-
Terkuak! Aksi 'Gila' Pegawai Komdigi Pembeking Bisnis Judol: Sengaja Kirim Rekening Palsu buat Kelabui PPATK
-
Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
-
Jaksa Kasus Tom Lembong Ngaku Beli Jam Rp4 Juta di Pasar, Youtuber Ini Colek Abdul Qohar: Saya Bayarin Rp20 Juta, Boleh?
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dokter Anak Ingatkan Bahaya Jemur Bayi di Bawah Matahari Terik
-
Tepis Isu Prabowo Antikritik, KSP: Kritik Silakan, Tapi Pakai Data dan Teori
-
Pramono Anung Jamin Aturan Penyediaan Air Tak Akan 'Sandera' Kebutuhan Warga Jakarta
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perlindungan Saksi-Korban ke Paripurna
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
Mendagri Sentil Daerah yang Ragu Soal WFH ASN: Ini Bukan Opsional!
-
Ibu dan Anak Tewas Terlindas Bus AKAP di Depan Terminal Kampung Rambutan
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama
-
Tak Semua Penghijauan Berdampak Positif, Studi Ungkap Ancaman di Balik Penanaman Pohon Massal