Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta belum mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perihal masalah surat suara yang sudah tercoblos di Jakarta Timur.
“Yang pasti kami belum terima rekomendasi dari Bawaslu. Jadi silahkan nanti ditanyakan langsung ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta,” kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).
Meski begitu, dia menyebut KPU DKI Jakarta akan tetap melanjutkan rekapitulasi berjenjang tingkat provinsi mulai 7 hingga 9 Desember 2024.
Di sisi lain, Ketua Divisi Hukum dan pengawasn KPU Kota Jakarta Timur Rio Verieza menyebut pihaknya telah mengusut kasus surat suara yang sudah dicoblos.
Rio menjelaskan, pada hari pemungutan suara jajarannya turut memeriksa 7 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 2 orang petugas ketertiban di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kemudian sudah kita periksa, hasilnya memang yang melakukan hal itu hanya 2 orang, yakni Ketua KPPS dan pengawas ketertiban. Tanggal 28 November itu kita langsung berhentikan tetap keduanya,” kata Rio.
Lebih lanjut, Ketua KPPS itu disebut mengaku spontan mencoblos surat suara di jam istirahat sekitar pukul 12.00 - 13.00 WIB ketika situasi TPS sedang sepi.
Sekadar informasi, beredar video yang menunjukkan adanya surat suara Pilgub Jakarta 2024 yang sudah tercoblos di bagian pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung - Rano Karno.
Video berdurasi 3 menit 40 detik itu memperlihatkan seorang panitia pengawas pemilu (panwaslu) di Pinang Ranti, Jakarta Timur sedang menghitung jumlah surat suara yang sudah dicoblos.
Baca Juga: Bawaslu Pastikan KPU Tidak Lakukan Kesalahan pada Pilkada Banjarbaru 2024
“Kiriman dari teman di Pinang Ranti. (Paslon) 03 sudah tercoblos semua. Suara yang tidak mencoblos di TPS,” demikian keterangan pada video tersebut.
Ternyata, ada 18 surat suara yang sudah dicoblos. Panwaslu tersebut lantas memperlihatkan surat suara yang sudah dicoblos itu.
Berita Terkait
-
Bawaslu RI: 81 Pengawas Pemilu Meninggal Dunia
-
Koar-koar di Depan KPU-Bawaslu, Elite PDIP: Mendingan Didukung Tukang Becak daripada Endorse Presiden, Gak Penting!
-
Anggap Tak Terjadi Pelanggaran pada Pilkada Banjarbaru Meski Paslon Meraih Suara 100 Persen, Begini Penjelasan Bawaslu
-
Bawaslu Pastikan KPU Tidak Lakukan Kesalahan pada Pilkada Banjarbaru 2024
-
Usulkan 26 Pemungutan Suara Ulang di Pilkada, Rekomendasi Bawaslu Ditolak KPU, Kenapa?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional