Jelang Mukernas II PPP, Rommy Minta Mardiono Dievaluasi: Harus Taubatan Nasuha

Suara.com - Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M. Romahurmuziy alias Rommy mengatakan, jika Mukernas II PPP yang akan dibuka pada Jumat (13/12/2024) malam ini harus dijadikan ajang evaluasi atas kegagalan Plt Ketua Umum PPP M Mardiono.

Menurutnya, Mukernas ini harus mencatat bahwa kepemimpinan DPP PPP kali ini secara nyata gagal dan sudah kehilangan legitimasi secara moral.

Awalnya Rommy menyampaikan, jika Mukernas II PPP ini memang memiliki tema transformasi. Maka, kata dia, ada banyak hal yang harus ditranformasikan.

"Pertama, kaderisasi, 5 tahun terakhir PPP stagnan tanpa kaderisasi. Yang ada justru mengubah diri menjadi semata-mata partai elektoral. Padahal kekuatan PPP adalah grass root kader yang terpelihara hingga Ranting," kata Rommy dalam keterangannya kepada Suara.com, Jumat (13/12/2024).

Kedua, kata dia, perlu ada transformasi jati diri. Menurutnya, PPP telah kehilangan identitas sebagai partai umat. Untuk itu PPP harus merebut kembali hati umat.

"Ketiga, Kepemimpinan. Alih-alih memperluas basis, PPP justru sibuk dengan pergantian senyap Suharso ke Mardiono yang berujung pada tidak lolosnya PPP," katanya.

Untuk itu, kata dia, Mukernas ini harus menjadi forum evaluasi PPP atas kegagalan pemimpin puncaknya dalam menahkodai partai.

"Plt Ketum PPP kali ini, adalah yang Plt terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat," katanya.

Di sisi lain, Pimpinan Majelis partai sudah menyerukan untuk menyegerakan pelaksanaan Muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun, menurutnya, Mardiono terus berkilah menunda dengan berbagai alasan.

Baca Juga: Siap Gelar Muktamar 2025, Mardiono Incar Kursi Ketum PPP Lagi Demi Pemilu 2029?

"Terakhir, surat para Pimpinan Majelis pada Oktober 2024 meminta, agar Muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini," katanya.

Atas dasar itu, Rommy mengingatkan agar Mukernas PPP ini wajib memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar, yang diharapkan sesuai dengan permintaan para Pimpinan Majelis yaitu pada bulan Februari 2025.

Ia juga meminta Mukernas ini harus mencatat bahwa kepemimpinan DPP PPP kali ini secara nyata gagal dan sudah kehilangan legitimasi secara moral. Ia menyinggung tak lolosnya PPP ke Senayan dalam Pemilu 2024 ini.

"Karenanya, selaku Ketua Majelis, saya menyerukan agar Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai melakukan taubatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh, dengan secara ksatria mengakui kegagalannya serta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh kader PPP atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan," katanya.

"Karena sejak PPP gagal ke Senayan, belum pernah ada permintaan maaf. Yang viral beberapa waktu lalu, justru pernyataan Plt Ketua Umum yang menyatakan "saya tidak gagal, karena saya bukan caleg". Semoga Mukernas kali ini menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu menjadi titik tolak kembalinya PPP ke Senayan pada Pemilu 2029," tambahnya.